Cukai Ikut Tambal BPJS Kesehatan, YLKI Berharap Produksi Rokok Tak Naik

Kompas.com - 20/09/2018, 15:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpesan agar upaya pemerintah menambal defisit BPJS Kesehatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau pajak rokok di daerah tidak disalah tafsirkan.

Dia berharap jangan sampai ada pandangan yang menilai pemerintah mengobati warganya dengan cara mengeksploitasi warga lain untuk tambah sakit.

Eksploitasi yang dimaksud dalam arti menggali dana dari pajak rokok di daerah yang disamakan dengan tetap membiarkan masyarakat untuk tetap merokok. Sementara pajak rokok dipakai untuk mengobati pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Agar kebijakan menyuntik BPJS dengan cukai rokok tidak jadi kebijakan yang menyesatkan, maka YLKI minta pemerintah untuk menghentikan upaya menaikkan produksi rokok, khususnya dari industri rokok skala besar," kata Tulus melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Kami Gunakan Dana Cadangan Rp 4,9 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Tulus merujuk dari data yang dimilikinya, produksi rokok nasional tahun 2018 diperkirakan mencapai 312,9 miliar batang. Jika produksi rokok terus naik, Tulus menilai itu sama saja mengancam kesehatan masyarakat yang pada akhirnya jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan akan terus bertambah.

"Pemerintah harus berani menurunkan produksi rokok jika ingin menyelamatkan BPJS Kesehatan," tutur Tulus.

Selain menahan produksi rokok tidak makin banyak, Tulus juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan cukai rokok. Menurut Tulus, ruang untuk menaikkan cukai rokok masih cukup lebar hingga mencapai 57 persen di mana saat ini rata-rata baru sebesar 40 persen.

"Dengan menaikkan cukai rokok, akan menaikkan pendapatan pemerintah dan di sisi lain akan menurunkan jumlah perokok," ujar Tulus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menggunakan dana cadangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan dari APBN 2018 sebesar Rp 4,9 triliun.

Penggunaan dana tersebut, mulai dari pencairan hingga mekanisme pertanggungjawabannya, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Whats New
Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Whats New
4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

Whats New
4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

Spend Smart
Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Whats New
Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Spend Smart
Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Whats New
SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

Whats New
Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Whats New
Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Whats New
Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Whats New
Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Whats New
4 Langkah Bekerja dengan Efisien dan Efektif

4 Langkah Bekerja dengan Efisien dan Efektif

Work Smart
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax dkk, tetapi Naikkan Harga Dex Series

Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax dkk, tetapi Naikkan Harga Dex Series

Whats New
Inflasi dan Stagflasi Global Mengintai, Ini 4 Tips untuk Antisipasi Dampaknya

Inflasi dan Stagflasi Global Mengintai, Ini 4 Tips untuk Antisipasi Dampaknya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.