KILAS EKONOMI

Polemik Impor Beras, Kementan Tunggu Data BPS

Kompas.com - 20/09/2018, 17:51 WIB
Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton  kepada Perum Bulog dengan tujuan untuk menstabilkan harga. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/18 ANTARA FOTO/Umarul FaruqPekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog dengan tujuan untuk menstabilkan harga. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/18
|

KOMPAS.com – Polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kian meruncing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, data proyeksi produksi Kementerian Pertanian (Kementan) jadi sebab. Menurut Darmin, jika data proyeksi produksi sesuai angka yang diberikan Kementan, maka ia tak akan mengambil langkah impor.

"Namun yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu," jelasnya.

Di mana sebenarnya sumber persoalan data pangan ini bermula? Jawabannya karena, Pemerintah tak lagi memiliki data pangan resmi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) “puasa” merilis data pangan sejak 2015 silam.

Sejak itu, BPS tak lagi mengeluarkan data produksi beras melainkan hanya data berupa ekspor dan impor beras. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti.

“BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," kata Yunita, seperti keterangan resmi yang Kompas.com terima, Kamis (20/9/2018).

Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla, BPS kemudian sedang menyiapkan metode penelitian baru untuk menghitung data pangan. Metode penelitian baru ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalah data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BPS sendiri baru akan kembali merilis data produksi pangan pada Oktober 2018 mendatang, setelah molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu sudah menggunakan metode pengumpulan data yang baru, yakni Kerangka Sampel Area (KSA).

Metode ini sudah diujicobakan dan diterapkan sejak 2016 di Garut dan Indramayu, dan keseluruhan Pulau Jawa pada 2017, kecuali DKI Jakarta.

Metodologi pendataan berbasis teknologi yang dibangun atas kerja sama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu, nantinya akan mencakup 192 ribu titik pengamatan di seluruh provinsi di Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Kerumunan di Mall Of Indonesia, Ini Penjelasan Manajemen

Viral Video Kerumunan di Mall Of Indonesia, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Cara Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Cara Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
Minat Kembangkan Usaha? IdeaCloud Kembali Gelar IC Incubator

Minat Kembangkan Usaha? IdeaCloud Kembali Gelar IC Incubator

Whats New
LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

LMAN: Realisasi Pendanaan Lahan PSN 2021 Rp 22,86 Triliun, Tertinggi Sejak 2016

Whats New
Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Whats New
Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Whats New
Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Whats New
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Rilis
Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Rilis
IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

Whats New
Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Whats New
Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Whats New
ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.