Kemendag dan Polri Amankan 44,75 Ton Gula Kristal Rafinasi

Kompas.com - 20/09/2018, 21:13 WIB
Contoh kemasan gula rafinasi yang beredar di sejumlah kafe dan hotel dipamerkan dalam jumpa pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAContoh kemasan gula rafinasi yang beredar di sejumlah kafe dan hotel dipamerkan dalam jumpa pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan ( Kemendag) bekerja sama dengan Bareskrim Polri mengamankan gula kristal rafinasi (GKR) sebanyak 44,75 ton dengan berbagai merek dari distributor di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengamanan ini merupakan pengembangan dari hasil pengawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag terhadap peredaran GKR yang merembes ke pasar pada periode semester II tahun 2017 hingga semester I tahun 2018.

“GKR yang diamankan ini merupakan pengembangan hasil pengawasan Petugas Pengawas Tertib Niaga dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemendag yang menemukan peredaran gula rafinasi di pasar yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan,” jelas Direktur Tertib Niaga Wahyu Widayat melalui keterangan tertulis yang diberikan kepada Kompas.com Selasa, (20/9/2018).

Sebagai infromasi, GKR hanya dapat digunakan untuk keperluan bahan baku industri dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.

Baca juga: Grup Djarum Memulai Pembangunan Pabrik Gula di Sumba Timur NTT

Kemendag pun bekerja sama dengan tim penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri agar temuan tersebut dapat dijadikan bukti awal dan petunjuk dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Polri. Sebab dalam kasus ini, Kemendag juga menemukan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi kewenangan Polri.

“Sesuai komitmen dalam penegakan hukum, Kemendag akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan, yaitu pembekuan atau pencabutan izin usaha. Terkait kasus ini, Kemendag juga menemukan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi kewenangan Polri dan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk dilakukan pengembangan,” ujar Wahyu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X