Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Diklaim Membaik, Susi Upayakan KKP Dapat Predikat WTP untuk 2018

Kompas.com - 21/09/2018, 15:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut pihaknya terus melakukan perbaikan kinerja dan mendorong efisiensi anggaran melalui program Susinisasi.

Dengan capaian kinerja per semester I 2018 yang positif, Susi menargetkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai audit Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018, mereka bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Seperti yang bisa dilihat, apa yang kami lakukan dengan Susinisasi, mengembalikan uang kepada negara. Bahwa ada hal-hal administratif yang membuat kami disclaimer, tentu akan kami perbaiki," kata Susi saat konferensi pers di kantornya, Jumat (21/9/2018).

BPK melalui hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 menyatakan predikat laporan keuangan KKP dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Selain KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga mendapat predikat disclaimer dari BPK untuk laporan keuangannya tahun 2017.

Predikat disclaimer merupakan kedua terbawah dari tataran predikat laporan keuangan oleh BPK, di mana yang tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling rendah adalah Tidak Wajar (TW).

Susi menuturkan, implementasi program Susinisasi telah berbuah pada efisiensi anggaran KKP sejak tahun 2015. Dia mencatat, efisiensi tahun 2015 yang bisa diraih berkat program Susinisasi sebesar Rp 1,09 triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp 5,99 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 1,2 triliun.

Program Susinisasi juga mencakup peningkatan kualitas belanja, di mana belanja yang sifatnya tidak terlalu prioritas ditekan serendah mungkin. Susi mencontohkan, belanja untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri dapat ditekan signifikan, yakni dari Rp 930 juta pada 2016 jadi Rp 240 juta pada 2017.

Sementara bantuan kepada masyarakat berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah justru meningkat. Pada 2016, bantuan dari KKP dikucurkan sebesar Rp 1,4 miliar dan naik menjadi Rp 1,5 miliar tahun 2017.

"Memang kinerja kami akan lebih baik, namun masalah BPK tentu kami meningkatkan border dari parameter-parameter pengelolaan keuangan yang baik semaksimal yang kami bisa," tutur Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+