Cari Investor untuk Kembangkan Bandara Komodo, BKPM-Kemenhub Gelar Market Sounding

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan market sounding terkait kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menyatakan bahwa kebutuhan total investasi sebesar Rp 3 triliun.

"Skema KPBU ini memiliki rincian investasi capex atau modal belanja Rp 1,17 triliun dan operational expenditure sebesar Rp 1,83 triliun," kata Wisnu di Gedung BKPM, Selasa (25/9/2018).

Wisnu menambahkan, skema KPBU ini dilakukan bukan semata-mata untuk membangun fisik bandara, melainkan menyediakan fasilitas bandara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas untuk wisatawan asing dan domestik.

Baca juga: Viktor Laiskodat Ingin Beli Bandara Komodo

Di sisi lain, Wisnu juga menyampaikan bahwa pemilihan skema KPBU untuk pengembangan Bandara Komodo tersebut dipilih bukan hanya karena keterbatasan anggaran, melainkan juga adanya keinginan untuk melibatkan partisipasi swasta dalam proyek pemerintah.

"Namun, hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandar udara yang lebih berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien," sebut dia.

Sementara itu, diperkirakan kurang lebih 150 peserta yang meliputi investor di bidang pengelolaan bandar udara, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri hadir dalam market sounding tersebut.

Wisnu pun meyakini para investor tersebut bakal tertarik dengan skema KPBU yang ditawarkan pemerintah untuk pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo tersebut.

Masa konsesi hingga 25 tahun bisa menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Bandara Labuan Bajo yang saat ini tercatat memiliki kapasitas hingga satu juta penumpang per tahun.

"Kami pun berharap melalui skema KPBU ini akan tercipta peluang transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan profitable," ucap Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur lsnin lstiarto.