Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LPS: Rupiah Tak Mungkin Kembali ke Rp 10.000 Per Dollar AS

Kompas.com - 25/09/2018, 15:10 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan, saat ini kondisi keuangan dunia sudah memasuki keseimbangan baru. Sehingga tidak mungkin untuk rupiah menguat di level Rp 10.000 per dollar AS.

Sebab, kondisi likuditas dunia dan suku bunga perbankan jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu. Begitu pula dengan kebutuhan Indonesia atas likuiditas di dalam negeri yang tidak lagi sama dengan 20 tahun lalu.

"Dalam pengertian pada waktu itu suku bunga murah di dunia, dan kita juga menjaga keseimbangan yang ada di Indonesia juga seperti itu," ujar Halim ketika ditemui awak media di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Halim menjelaskan, era yang disebut dengan quantitative easing tersebut menyebabkan suku bunga acuan BI turun. Di sisi lain, aliran dana pun masuk ke berbagai negara pasar berkembang termasuk Indonesia.

Namun, saat ini kondisi sudah berubah. Sebab, sekarang Amerika Serikat mulai mengetatkan kembali kebijakan moneter perekonomian mereka seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi paska krisis. Eropa pun juga mulai meningkatkan suku bunganya.

"Beberapa negara lain juga mulai menghentikan quantitative easingnya. Jadi ini artinya, yang dulu dia menyebarkan likuiditas banyak ke pasar keuangan global, perlahan mereka tarik kembali," jelas Halim.

Sebagai informasi, bank sentral Amerika Serikat pada Rabu, (26/9/2018) akan mengumumkan hasil the Federal Market Open Committe (FOMC). Diperkirakan the Fed akan kembali menaikkan suku bunga mereka untuk yang ketiga kali tahun ini.

Halim menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam keseimbangan ekonomi dunia. Dana yang tadinya masuk secara besar-besaran ke Indonesia pun ditarik kembali ke negara asalnya.

"Akibatnya likuiditas berkurang sementara kebutuhan likuiditas Indonesia masih tinggi. Karena pembangunan kita butuh dana, ini yang terjadi," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com