Bappenas dan Kemenpar Kerja Sama untuk Kembangkan 10 Bali Baru

Kompas.com - 27/09/2018, 21:27 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Kamis (27/9/2018). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan 10 Bali Baru.

Adapun 10 destinasi wisata prioritas yang masuk dalam Bali Baru, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi.

"Saya menyambut positif penandatanganan MoU ini, karena hal ini akan menjadi momentum yang positif bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang kolaboratif. Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antar kementerian yang sangat baik dalam memajukan membangun pariwisata Indonesia secara keseluruhan," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Bambang menyebutkan, Bappenas sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui branding 10 Bali Baru untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Brand ini mudah dimengerti oleh wisatawan mancanegara dan domestik yang sudah sangat mengenal Bali sebagai tujuan wisata unggulan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Teken Kerja Sama Pengembangan 10 Bali Baru dengan Qatar

Melalui konsep ini, kehadiran “Bali- Bali baru” di daerah lain diharapkan akan menambah pilihan bagi wisatawan mancanegara dan domestik untuk menikmati keunikan di tiap destinasi.

"Inisiatif ini akan mendorong perkembangan target wisatawan Indonesia mencapai 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Sektor pariwisata juga diharapkan akan menjadi tulang punggung penerimaan devisa negara disamping ekspor produk primer dan manufaktur," ucap dia.

Bambang menuturkan, untuk mengembangkan potensi parawisata, pemerintab tak bisa bekerja sendirian. Atas dasar itu, Bappenas mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk memanfaatkan dana-dana milik investor swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

"Melalui skema KPBU dan PINA, diharapkan adanya kajian komprehensif mengenai studi kelayakan, master plan kawasan, skema pembiayaan, proyeksi finansial, hingga mitigasi resiko pada suatu skema investasi di sektor pariwisata, sehingga dapat memobilisasi para investor strategis maupun investor finansial di pasar modal," kata Bambang.

Menurut Bambang, dengan adanya skema 10 Bali Baru, serta skema-skema pembiayaan alternatif melalui KPBU atau PINA, diharapkan pembangunan kawasan pariwisata di Indonesia akan segera dapat diwujudkan dengan perencanaan kawasan yang matang dan dukungan infrastruktur yang baik, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor mancanegara dan domestik untuk turut serta berkolaborasi membangun kawasan pariwisata di Indonesia dengan kualitas dan service level berstandar internasional.

Pemanfaatan KPBU dan PINA ke depan juga diharapkan dapat memperkuat pola pengembangan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan konsep pengembangan wilayah sehingga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X