Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Sri Mulyani Bicara di Depan Milenial soal Inflasi hingga Rupiah

Kompas.com - 29/09/2018, 22:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi milenial sangat melekat dengan ponsel pintar dan media sosial sehingga dengan mudah mendapat aliran informasi. Salah satunya mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Jika tak pintar-pintar menyaring, maka akan tersesat pada informasi hoaks.

Di hadapan generasi milenial tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan informasi yang kerap digoreng di media sosial mengenai inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indonesia saat ini masih di posisi cukup aman, yakni 3,2 persen. Menurut dia, seringkali orang mempersepsikan inflasi 3,2 persen berarti kenaikan harga hanya sekitar 3,2 persen. Inflasi dihitung dari seluruh aspek komoditas barang dan jasa yang jumlahnya ratusan.

"Jadi kalau beli nasi di warteg dari Rp 10.000 jadi Rp 12.000 diasumsikan naik 20 persen. Jadi pemerintah bohong? Ya tidak, karena yang dikonsumsi tidak cuma nasi itu, tapi banyak komoditas," ujar Sri Mulyani dalam acara Milenials Festival di Jakarta, Sabtu (29/9.2018).

Baca juga: BNPB Minta Rp 560 Miliar untuk Penanganan Gempa Sulteng, Sri Mulyani Langsung Proses

Sri Mulyani mengatakan, inflasi tahun ini termasuk rendah sepanjang sejarah. Di era pemerintahan Soeharto, inflasi bisa menjapai 7-9 persen.

Selain inflasi, hal lainnya yang paling sering diperdebatkan yaitu nilai tukar rupiah. Kurs rupiah sempat menyentuh level Rp 15.000 per dollar AS.

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar menggambarkan relatif harga antarnegara. Di Indonesia, inflasi pada angka 3,2 sementara di AS hanya 1,5 persen. Oleh karena itu, Indonesia harus membuat penyesuaian agar nilainya tetap stabil. Mau tak mau, rupiah melemahkan nilainya terhadap dollar AS.

Faktor kedua yakni persoalan permintaan dan persediaandollar AS itu sendiri. Di Indonesia saat ini permintaan dollar AS sedang tinggi karena impor sehingga nilainya pun juga tinggi.

"Demand dan supply-nya dari mana dollar itu? Pertama, dollar disuplai oleh kegiatan yang menghasilkan dollar kayak ekspor," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Dana Talangan BPJS Kesehatan Sudah Cair, Ini Harapan Sri Mulyani

Namun, neraca perdagangan Indonesia terus defisit di mana impor jauh lebih banyak ketimbang ekspor. Aktivitas itulah yang membuat permintaan akan dollar AS meningkat.

"Jika demand lebih banyak di mana lebih banyak impor, maka dollar lebih mahal," kata dia.

Tahun lalu, neraca perdagangan defisit Rp 17 miliar dollar AS. Tahun ini, baru pada Juni 2019, current account defisit  (CAD) mencapai 13,5 miliar dollar AS.

Hingga akhir 2018, Bank Indonesia memperkirakan CAD mencapai 30 miliar dollar AS. Oleh karen aitu, pemerintah menyusun berbagai kebijakan untuk mendongkrak aliran dana dari luar negeri.

Salah satunya dengan mendorong perusahaan unicorn untuk bisa semenarik mungkin sehingga bisa memikat investor asing untuk berinvestasi.

Selain itu, dengan mengembangkan kawasan pariwisata dan mendorong kegiatan ekspor. Di sisi lain, mau tak mau, pemerintah melakukan pembatasan terhadap impor. Tahun lalu, kata Sri Mulyani, Indonesia berhasil menarik dan sebesar 30 miliar dollar AS.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com