Percepat Bantuan, Pemerintah Perbaiki Manajemen Pembiayaan Bencana

Kompas.com - 02/10/2018, 08:39 WIB
Kerusakan parah akibat gempa bumi terlihat di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018). Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah mengakibatkan 832 orang meninggal. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKerusakan parah akibat gempa bumi terlihat di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018). Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah mengakibatkan 832 orang meninggal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih mengembangkan dan menyempurnakan manajemen pembiayaan bencana. Mekanisme pembiayaan yang dimaksud bertujuan agar pemerintah bisa sesegera mungkin menyalurkan bantuan ke daerah yang terkena bencana.

"Kami tengah merumuskan perbaikan sistem dan instrumen pembiayaan, belajar dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari negara lain, agar pemerintah efektif membantu daerah terkena bencana secara cepat," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com pada Senin (1/10/2018) malam.

Sementara ini, kebutuhan anggaran penanganan bencana di Palu, Donggala, dan beberapa tempat lain di Sulawesi Tengah, telah dipenuhi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memanfaatkan dana on call atau siap pakai yang kapan saja bisa disalurkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna menangani bencana tersebut.

BNPB sebelumnya memiliki anggaran penanganan bencana sebesar Rp 560 miliar. Bila dalam perkembangannya membutuhkan tambahan dana, Sri Mulyani memastikan akan segera memproses kebutuhan tersebut selama berlakunya masa tanggap darurat.

Baca juga: Petugas AirNav yang Meninggal Saat Gempa Palu Dapat Penghargaan dari Kemenhub

Sri Mulyani menyebutkan, manajemen pembiayaan bencana sangat penting. Dalam setahun, rata-rata total kerugian negara dari bencana alam saja bisa mencapai Rp 22 triliun.

"Total kerugian itu di luar kerugian korban jiwa," tutur Sri Mulyani.

Dia turut memastikan Kemenkeu untuk terus menjaga kemampuan fiskalnya supaya kebutuhan penanganan bencana bisa dipenuhi. Penanganan bencana termasuk dari tahap pencegahan, penanganan masa tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi serta rekonstruksi atau pembangunan kembali.

Mengenai manajemen pembiayaan bencana, tahun depan Kemenkeu akan mulai dengan pilot project. Tahapan uji coba dilakukan dalam wujud asuransi gedung pemerintahan yang kemudian akan diperluas untuk keseluruhan Barang Milik Negara (BMN).

"Segala kapasitas penanganan bencana di semua kementerian/lembaga akan dioptimalkan sehingga masyarakat yang terkena bencana segera tertangani dengan baik," ujar Sri Mulyani.

Hingga Senin pukul 13.00 WIB, BNPB mencatat jumlah korban jiwa 844 orang. Kemudian korban hilang 90 orang, korban luka berat 632 orang, dan jumlah pengungsi mencapai 48.025 jiwa yang tersebar di 103 titik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Whats New
Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.