Menhub Akui Pembatasan Kendaraan dengan Muatan Berlebih Belum Efektif

Kompas.com - 03/10/2018, 14:21 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya dalam Forum Perhubungan bertema ?Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)? di Hotel Red Top, Jakarta, Rabu pagi, (3/10/2018).

KOMPAS.com/AuziMenteri Perhubungan Budi Karya dalam Forum Perhubungan bertema ?Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)? di Hotel Red Top, Jakarta, Rabu pagi, (3/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui peraturan pembatasan kendaraan yang mengangkut muatan berlebih (Overdimension and Overloading/ODOL) yang berlaku pada 1 Agustus 2018 lalu belum berlaku efektif.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pembiaran atau pemakluman oleh beberapa pihak terhadap kendaraan angkutan barang yang membawa barang dengan kapasitas berlebih.

Dirinya menargetkan pada tahun 2019 mendatang pembatasan kendaraan dengan muatan dan beban ODOL ini dapat berlaku efektif pada pertengahan tahun 2019.

"Saya harapkan dalam satu tahun semua efektif, 2019 pertengahan sudah nggak boleh ada lagi ODOL," ujar Budi Karya kepada Kompas.com sebelum acara Forum Perhubungan bertema “Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)” Rabu, (3/10/2018).

Pihaknya mengatakan, Kementerian Perhubungan akan terus meneurs melakukan sosiasilasi terkait pembatasan ODOL ini untuk supaya aksi law enforcement tidak perlu dilakukan.

Sehingga, dia meminta seluruh stakeholder, baik dari pengusaha truk atau angkutan barang lain berkoordinasi agar muncul kesadaran untuk tidak mengangkut barang secara berlebih.

Fenomena ODOL yang selama ini marak di Indonesia. Hal itu tak hanya merugikan pengendara truk karena naiknya risiko kecelakaan, tetapi juga hal itu bisa merugikan pihak lain karena merusak bisa kondisi badan jalan.

"Yang terjadi sekarang ini tidak bisa diteruskan. Kami minta stakeholder kalau detik untuk segera menindaklanjuti, agar ODOL suatu waktu tidak ada lagi," jelas Budi.

Adapun dalam masa transisi ini, Budi menjelaskan beberapa angkutan barang akan diberi kelonggaran. Seperti kendaraan angkutan sembako, semen, dan pupuk.

"Angkutan bahan pokok itu kami masih tolerir, tapi jangan kemudian karena membawa barang logistik tapi kemudian dengan sengaja melanggar," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Whats New
Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.