Menhub Akui Pembatasan Kendaraan dengan Muatan Berlebih Belum Efektif

Kompas.com - 03/10/2018, 14:21 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya dalam Forum Perhubungan bertema ?Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)? di Hotel Red Top, Jakarta, Rabu pagi, (3/10/2018).

KOMPAS.com/AuziMenteri Perhubungan Budi Karya dalam Forum Perhubungan bertema ?Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)? di Hotel Red Top, Jakarta, Rabu pagi, (3/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui peraturan pembatasan kendaraan yang mengangkut muatan berlebih (Overdimension and Overloading/ODOL) yang berlaku pada 1 Agustus 2018 lalu belum berlaku efektif.

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak terjadi pembiaran atau pemakluman oleh beberapa pihak terhadap kendaraan angkutan barang yang membawa barang dengan kapasitas berlebih.

Dirinya menargetkan pada tahun 2019 mendatang pembatasan kendaraan dengan muatan dan beban ODOL ini dapat berlaku efektif pada pertengahan tahun 2019.

"Saya harapkan dalam satu tahun semua efektif, 2019 pertengahan sudah nggak boleh ada lagi ODOL," ujar Budi Karya kepada Kompas.com sebelum acara Forum Perhubungan bertema “Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)” Rabu, (3/10/2018).

Pihaknya mengatakan, Kementerian Perhubungan akan terus meneurs melakukan sosiasilasi terkait pembatasan ODOL ini untuk supaya aksi law enforcement tidak perlu dilakukan.

Sehingga, dia meminta seluruh stakeholder, baik dari pengusaha truk atau angkutan barang lain berkoordinasi agar muncul kesadaran untuk tidak mengangkut barang secara berlebih.

Fenomena ODOL yang selama ini marak di Indonesia. Hal itu tak hanya merugikan pengendara truk karena naiknya risiko kecelakaan, tetapi juga hal itu bisa merugikan pihak lain karena merusak bisa kondisi badan jalan.

"Yang terjadi sekarang ini tidak bisa diteruskan. Kami minta stakeholder kalau detik untuk segera menindaklanjuti, agar ODOL suatu waktu tidak ada lagi," jelas Budi.

Adapun dalam masa transisi ini, Budi menjelaskan beberapa angkutan barang akan diberi kelonggaran. Seperti kendaraan angkutan sembako, semen, dan pupuk.

"Angkutan bahan pokok itu kami masih tolerir, tapi jangan kemudian karena membawa barang logistik tapi kemudian dengan sengaja melanggar," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X