Para Menteri Pamer Manfaat Program yang Didanai dengan Skema KPBU

Kompas.com - 08/10/2018, 16:37 WIB
Lombok Barat, Kompas.Com  Direktur IMF Christine Lagarde bersama Menko Maritim, Luhit Binsar Pandjaitan, Menteru Keuanganan Sri Mulyani dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (sebelah kiri Luhut) berfoto anak anak sekolah di desa Guntur Macan, Lombok Barat, Senin (8/10) Kompas.com/fitriLombok Barat, Kompas.Com Direktur IMF Christine Lagarde bersama Menko Maritim, Luhit Binsar Pandjaitan, Menteru Keuanganan Sri Mulyani dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (sebelah kiri Luhut) berfoto anak anak sekolah di desa Guntur Macan, Lombok Barat, Senin (8/10)

BADUNG, KOMPAS.com - Sejumlah menteri yang selama ini memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memamerkan hasilnya dalam salah satu rangkaian acara di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Senin (8/10/2018).

Skema KPBU tersebut dimanfaatkan untuk berbagai jenis proyek, di antaranya proyek infrastruktur, pengadaan air bersih, kereta api, jalan raya serta jalan tol, hingga satelit.

"Selama ini kita mudah bergantung pada APBN, padahal banyak dana dari luar, ataukah BUMN atau private sector, yang ingin berpartisipasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Media Forum: Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesian Model di Melia Hotel, Nusa Dua.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta petinggi BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan dan penjaminan.

Rudiantara sempat bercerita bagaimana kesannya terhadap proyek satelit di bawah kementeriannya yang memakai skema KPBU bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

"Saya paling senang KPBU. Kalau dana sebenarnya tidak masalah, tapi manfaat struktur seperti KPBU adalah governance lebih baik, prosesnya, dan akan dapat the best talent in the world," tutur Rudiantara.

Basuki pada saat bersamaan menyampaikan, skema KPBU sangat efektif untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur yang nilainya sangat besar. Jika hanya bergantung dari APBN, maka kemungkinan pembangunan akan terhambat atau ada yang harus ditunda, sementara kebutuhan akan pembangunan sudah mendesak.

"Kebutuhan infrastruktur seperti membangun jalan, jembatan, irigasi, perumahan, kalau hanya mengandalkan APBN pasti apa yang diceritakan untuk mengejar ketertinggalan itu tidak tercapai," ujar Basuki.

Ada sekitar tujuh BUMN di bawah Kemenkeu yang telah menangani penjaminan dan pembiayaan sejumlah proyek pemerintah. BUMN yang dimaksud adalah Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Selanjutnya adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Indonesia Infrastructure Finance, Geo Dipa Energi, serta Lembaga Manajemen Aset Negara.

Sri Mulyani meyakini skema-skema ini ke depannya akan lebih berkembang dan makin menarik para investor. Dia juga terus mendorong jajaran kementerian untuk terus menerapkan skema KPBU dan semakin tidak bergantung pada pembiayaan dari APBN.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X