Ke Depan, Masyarakat Umum Bisa Investasi Biayai Proyek Infrastruktur - Kompas.com

Ke Depan, Masyarakat Umum Bisa Investasi Biayai Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 09/10/2018, 18:40 WIB
Suasana konferensi pers mengenai kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia hari kedua di Nusa Dua Beach Hotel, Selasa (9/10/2018). Turut hadir (kiri ke kanan) Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Agustina Dharmayanti, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, dan Deputi Gubernur Senior BI Dody Budi Waluyo.KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Suasana konferensi pers mengenai kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia hari kedua di Nusa Dua Beach Hotel, Selasa (9/10/2018). Turut hadir (kiri ke kanan) Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Agustina Dharmayanti, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, dan Deputi Gubernur Senior BI Dody Budi Waluyo.

BADUNG, KOMPAS.com - Perubahan metode pembiayaan infrastruktur yang lebih luas jadi salah satu topik bahasan di Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali.

Dari pembahasan tersebut, ada poin bahwa nantinya yang bisa berinvestasi dalam proyek infrastruktur tidak hanya investor besar, melainkan juga dari investor ritel atau orang perorangan.

"Perlunya partisipasi investor base yang tidak hanya berasal dari institutional level atau korporasi besar, tetapi juga bagaimana mengajak retail investor untuk bergabung," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Dody Budi Waluyo saat konferensi pers di Nusa Dua Beach Hotel, Selasa (9/10/2018).

Dody menjelaskan, metode pembiayaan infrastruktur yang tidak lagi bergantung pada pendanaan dari pemerintah sudah jadi tren di banyak negara. Cara-cara pembiayaan infrastruktur tersebut sejalan dengan kebutuhan suatu negara akan pembangunan infrastruktur untuk menggenjot perekonomiannya, seperti Indonesia.

Di sisi lain, ternyata minat sektor swasta investasi di proyek-proyek infrastruktur pemerintah sangat tinggi. Maka dari itu, Dody menyebut pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu membuat regulasi untuk menaungi tata cara investasi dan menjamin agar investor tetap tertarik masuk ke Indonesia.

"Ini membuat bagaimana pembangunan infrastruktur tidak hanya jadi concern pemerintah," tutur Dody.

Mengenai upaya meningkatkan keterlibatan investor ritel atau dari masyarakat awam, Dody menyebut perluasan instrumen investasi wajib dilakukan. Selain itu, perlu juga terus menyempurnakan manajemen risiko bagi investor skala besar, sekaligus meyakinkan ekonomi di Indonesia tidak sekadar potensial, namun juga stabil.

"Kalau bicara investor besar, sekarang ini kami coba ajak fund manager, investment bank, menempatkan dananya tidak hanya di surat-surat berharga yang appetite dengan pasar keuangan, tetapi juga masuk untuk pembiayaan infrastruktur," ujar Dody.

Selama Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia berlangsung, ada sejumlah event yang khusus membahas tentang pembiayaan infrastruktur. Dody memastikan, kesempatan ini juga dipakai oleh Indonesia sebagai ajang memamerkan pembiayaan berbasis proyek infrastruktur yang sudah berlangsung dan berkembang sampai saat ini.

"Semacam showcase bagi negara lain, bagaimana Indonesia terus tumbuh dan melakukan reform. Reform salah satunya dalam bentuk bagaimana terus melakukan infrastructure financing," ucap Dody.


Close Ads X