"Drama" di Balik Penundaan Kenaikan Harga Premium

NUSA DUA, KOMPAS.com — Pada Rabu (10/10/2018) sore, awak media di Tanah Air mendapat informasi bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan hendak memberikan keterangan pers mengenai penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Melalui informasi resmi dari PT Pertamina (Persero), harga BBM pertamax, pertamax turbo, pertamina DEX, dan biosolar yang bukan kewajiban publik atau non-PSO (Public Service Obligation) naik hari ini pukul 11.00 WIB.

Baca: Dapat Arahan dari Jokowi, Harga Premium Batal Naik Hari Ini

Sebagian wartawan sudah menunggu di Sofitel Hotel, kawasan Nusa Dua. Jonan dijadwalkan menghadiri salah satu acara yang merupakan rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

Usai acara, Jonan langsung menghampiri awak media dan memberikan keterangan pers. Awalnya, informasi yang diberikan masih seputar penjelasan lebih lanjut tentang kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Berawal dari Jonan

Tidak lama setelah itu, Jonan mengisyaratkan hendak memberi tahu hal yang lain, dan belakangan diketahui adalah keputusan pemerintah menaikkan harga premium.

"Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium, premium saja ya, mulai hari ini pukul 18.00 WIB paling cepat, tergantung Pertamina (sosialisasi) ke 2.500 SPBU di seluruh Nusantara, disesuaikan harganya," kata Jonan.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali. Kenaikan harga premium disebut Jonan sekitar 7 persen. Sementara harga minyak dunia dan minyak mentah Indonesia sudah mencapai 25 persen.

Menurut Jonan, pertimbangan menaikkan harga premium karena tidak disubsidi oleh pemerintah. Beda halnya dengan biosolar PSO yang disubsidi Rp 2.000 per liter oleh pemerintah sehingga harganya tetap Rp 5.150 per liter.

"Jadi, totalnya (jika ditambah dengan subsidi pemerintah) jadi Rp 7.150 per liter. Itu tidak dinaikkan, tapi ini premium ketinggalan, makanya disesuaikan," tutur Jonan.

Bahkan, Jonan sempat menjamin kenaikan harga Premium tidak berdampak pada kenaikan harga-harga barang maupun sektor lainnya. Hal itu disebabkan sebagian besar aktivitas perekonomian, seperti logistik hingga transportasi, menggunakan BBM biosolar PSO.

Sejam kemudian, grup WhatsApp awak media diramaikan dengan bantahan yang menerangkan bahwa keputusan menaikkan harga Premium ditunda.

Penundaan dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo sembari membahas ulang mengenai persiapan Pertamina sebagai BUMN penyalur BBM.

Informasi itu dibenarkan oleh Staf Ahli Menteri BUMN Wianda Pusponegoro yang dihubungi Kompas.com setelah informasi penundaan tersebar. Wianda menuturkan, kenaikan harga premium dipastikan ditunda karena Pertamina belum siap.

Kemudian, Kementerian BUMN melalui Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno menyampaikan keterangan resmi di hadapan pewarta yang sama dengan yang meliput Jonan sebelumnya. Menurut Fajar, harga premium tidak dinaikkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

"Kami akan koordinasi. Belum tahu (harga premium akan naik atau tidak). Tapi, kalau sesuai ketentuan, (keputusan) harus dilakukan dalam rapat koordinasi," ujar Fajar.

Kementerian BUMN Baru Tahu

Mengenai rencana kenaikan harga premium, bahkan Fajar mengaku baru tahu dari Jonan yang pernyataannya termuat di media, bukan dari koordinasi antarkementerian dan lembaga. Fajar juga telah mengonfirmasi ke Pertamina dan mereka sama-sama baru tahu soal itu. 

"Kami baru tahu setelah Pak Jonan menyampaikan bahwa rencananya akan naik. Kemudian kami tanya langsung kepada Ibu Menteri (BUMN) apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena Pertamina baru saja mengumumkan kenaikan pertamax series, pertamax DEX, dan lainnya," ucap Fajar.

Fajar menyebut, Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memastikan apakah memang benar harga Premium akan naik. Setelah dicek, Rini memastikan tidak naik saat ini sampai menunggu Pertamina siap.

"Biasanya untuk pengumuman (kenaikan harga BBM) ini memang diperlukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mungkin akan segera dilaksanakan supaya nanti dipastikan bagaimana ke depannya," sebut Fajar.