Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Menaker Ingin Peningkatan Kompetensi SDM Lokal Dipercepat

Kompas.com - 11/10/2018, 10:28 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mendorong agar proses peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun,  juga melibatkan lembaga swasta dan dunia usaha.
 
Menurut Hanif, langkah ini dibutuhkan agar proses peningkatan kualitas SDM dapat dipercepat dan dapat menghasilkan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 
"Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara-nagara lain dalam penyiapan SDM kompeten. Apalagi Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi," ujar Hanif Dhakiri lewat siaran tertulis, Kamis (11/10/2018).
 
Menaker Hanif Dhakiri mengatakan itu saat mengunjungi Laboratoriun Pelatihan Politeknik ATMI Sikka (Kampus Cristo re Maumere), di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/10/2018).
 
Dikatakan Hanif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masih mengalami persoalan angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SD hingga SMP sebesar 59,6 persen.
 
Dalam rentang usia tersebut, kemungkinannya sangat tipis bagi masyarakat untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
 
"Misalkan, lulusan politeknik dibandingkan dengan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) yang pelatihan hanya beberapa bulan, itukan kualitasnya (lulusan) bisa diadu," kata Hanif.
 
Sementara itu, salah seorang pengurus Politeknik Ketenagakerjaan (PolteknakerATMI, Romo Doni, menyebut bahwa pendidikan vokasi seperti politeknik memiliki prospek bagus di dunia kerja.
 
Menaker  M. Hanif Dhakiri saat mengunjungi Laboratoriun Pelatihan Politeknik ATMI Sikka (Kampus Cristo re Maumere), di NTT, Rabu (10/10/2018).DOK Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Menaker M. Hanif Dhakiri saat mengunjungi Laboratoriun Pelatihan Politeknik ATMI Sikka (Kampus Cristo re Maumere), di NTT, Rabu (10/10/2018).
Kata Doni, sejumlah lulusan Politeknaker ATMI pun disebutnya telah berhasil masuk ke dunia industri. Hanya saja, untuk pendidikan vokasi, khususnya di daerah punya banyak kendala.
 
"Kendala yang dihadapi adalah kebutuhan alat-alat (pelatihan) yang tidak murah. Itulah kenapa tiap tahun hanya sekitar 20-an orang saja yang kami terima," ujar Romo Doni.

Menanggapi hal tersebut, Hanif menyebut bahwa dalam standar internasional (ILO), kuota pelatihan memang hanya sekitar 16 orang saja tiap kelasnya.

Namun, Hanif mengingatkan selain kualitas dan kecepatan, lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi juga harus memperhatikan pembangunan karakter dan attitude.

"Seperti di Jepang, kalau karyawan baru dilatih karakternya dengan jalan kaki sekian meter dengan waktu tempuh sekian detik. Jadi yang jalannya lambat biar bisa nambah cepat. Yang jalannya terlalu cepat bisa menyesuaikan" paparnya.

Kedepan, dengan adanya standar kualitas kerja yang  baik, maka para pekerja memiliki standar yang sama dalam bekerja. Sehingga, tidak ada gap keahlian satu sama lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com