Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai inflasi berpotensi meningkat saat harga bahan bakar minyak (BBM) premium resmi dinaikkan nanti.

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya telah mengumumkan akan menaikkan harga premium, namun belakangan Kementerian BUMN menyatakan kenaikan tersebut ditunda sampai ada keputusan resmi dari rapat koordinasi pemerintah.

"Harga BBM domestik itu salah satu pembentuk inflasi dari administered prices (harga yang diatur pemerintah). Kalau harga BBM naik, tentu administered prices dan inflasi meningkat," kata Kepala BKF Suahasil Nazara di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua Beach Hotel, Kamis (11/10/2018).

Meski berpotensi naik, Suahasil menilai kenaikan tingkat inflasinya bergantung pada kapan keputusan harga premium yang baru nanti dikeluarkan. Jika menjelang akhir tahun baru diputuskan, maka kemungkinan besar inflasi secara keseluruhan untuk tahun ini tidak akan terlalu besar.

"Kalau tahun 2018 ini kan tinggal dua bulan lagi, (inflasi) meningkatnya kemungkinan tidak terlalu besar," tutur Suahasil.

Mengenai kenaikan harga premium yang bakal mengurangi daya beli masyarakat, Suahasil menyebut ada kemungkinan hal itu terjadi. Namun, daya beli akan tergerus jika inflasi secara keseluruhan, yang turut mempertimbangkan banyak indikator, juga ikut naik, sehingga tidak dari kenaikan harga premium semata.

"Selama ini kami selalu memikirkan sebaiknya kami menjaga daya beli masyarakat, kenapa, karena untuk PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia itu 56 persen berasal dari konsumsi, makanya kami jaga," ujar Suahasil.

Dia turut memproyeksi, inflasi hingga akhir tahun ini masih terjaga sesuai dengan target pemerintah, yakni antara 3 sampai 3,5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi hingga September 2018 tercatat sebesar 2,88 persen.