Peran Negara Berkembang dalam IMF akan Meningkat

NUSA DUA, KOMPAS.com - Executive Director IMF Juda Agung mengatakan keterlibatan negara berkembang dalam keanggotaan IMF akan didorong lebih dari sebelumnya.

Peran anggota IMF didasarkan pada porsi saham yang dilihat dari seberapa besarnya iuran negara anggota untuk menyediakan cadangan yang dipakai sebagai bantuan bagi negara yang mengalami krisis ekonomi.

Semakin tingginya iuran atau besarnya saham suatu negara di IMF, berarti juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan atau kebijakan.

"Sekarang, emerging markets, seperti China, India, Brasil, termasuk Indonesia, itu masih lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh sebab itu, kita dorong supaya disesuaikan kepemilikan saham, kuotanya dinaikkan," kata Juda melalui konferensi pers di Nusa Dua Beach Hotel, Sabtu (13/10/2018).

Baca juga: Memahami Mekanisme Negara Dapat Pinjaman dari IMF dan Bank Dunia

Juda menjelaskan, hal tersebut sudah direncanakan dan akan dibahas secara khusus dalam Pertemuan Tahunan Musim Semi tahun depan. Dari pembahasan awal, ada kendala berupa tarik ulur besaran saham di IMF oleh negara-negara maju, karena jika saham negara berkembang lebih banyak maka porsi mereka harus berkurang.

"Ini memang kalau (porsi saham) emerging markets naik, advanced countries harus turun. Kan totalnya 100 persen. Tarik-menariknya masih di situ," tutur Juda.

IMF memiliki total 189 negara sebagai anggotanya di seluruh dunia. Bersama Bank Dunia, IMF didirikan dengan tujuan memperkuat ekonomi internasional yang sempat luluh lantak pasca Perang Dunia II dulu.

Secara spesifik, IMF bertugas membantu penyelesaian masalah ekonomi untuk jangka pendek, dalam bentuk menopang neraca pembayarannya dan cadangan internasional ditambah memberi solusi melalui kajian bersama.

Upaya memperbesar porsi saham negara berkembang di IMF diharapkan bisa mendorong buah kebijakan yang lebih adil. Terlebih, kondisinya saat ini ada perselisihan di antara negara-negara maju yang terlihat dari ketegangan perdagangan, mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang pada umumnya.