Bos Bank Sentral China: Yuan Tak akan Digunakan sebagai Senjata Perang Dagang

Kompas.com - 14/10/2018, 13:16 WIB
Ilustrasi: mata uang China, yuan setkab.go.idIlustrasi: mata uang China, yuan

BEIJING, KOMPAS.com - China kembali mempertegas tidak akan menggunakan mata uang mereka sebagai senjata perang dagang. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur bank sentral China, People's Bank of China (PBoC), Yi Gang seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan perdagangan di antara Amerika Serikat dan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

"China akan terus membiarkan pasar memainkan peran yang menentukan pembentukan nilai tukar RMB (renmibi/yuan)," ujar Yi dalam pernyatannya kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang diunggah dalam laman resmi IMF pada Sabtu (13/10/2018).

"Kami tidak akan melakukan devaluasi kompetitif, dan tidak akan menggunakan nilai tukar sebagai alat untuk menangani friksi perdagangan," lanjut dia.

Yi menyebutkan, China akan terus mendorong reformasi berbasis pasar untuk tingkat suku bunga dan nilai tukar mereka, serta menjaga agar nilai tukar mata uang mereka stabil pada tingkat ekuilibrium yang adaptif.

Baca juga: Negara Berkembang Sepakat Bawa Isu Perang Dagang ke WTO

Dikutip dari Bloomberg, mata uang China telah jatuh lebih dari 9 persen terhadap dollar AS dalam 6 bulan terakhir. Namun, tekanan terhadap yuan mereda dalam beberapa hari belakangan seiring dengan adanya berita pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada bulan November mendatang.

Departemen Keuangan AS pun diminta untuk tidak menyebut China sebagai manipulator mata uang.

Pertubuhana ekonomi China sepanjang tahun 2018 ini cenderung Stabil, Yi menambahkan, seluruh risiko ekonomi dapat dikendalikan.

Pemerintah dan regulator terkait tengah mencoba untuk merangsang petumbuhan tanpa menyebabkan risiko ledakan utang karena ketegangan perdagangan mempersulit prospek pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat lantaran adanya pembersihan kondisi keuangan domestik.

Yi mengatakan, kebijakan moneter akan tetap netral dan lebih fokus untuk menggiring ekspektasi.

Pihak berwenang akan melakukan penyesuaian yang proaktif dan fine-tuning untuk memastikan bahwa kebijakan moneter akan tetap tepat di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Bloomberg
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.