Mendes PDTT Optimistis Tingkatkan 15.000 Desa Tertinggal

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meyakini, kementeriannya mampu mengentaskan 15.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang per 2019 mendatang.

Dengan begitu, Kementerian desa (kemendes) PDTT dapat mencapai tiga kali lipat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

"Di dalam RPJMN, kami ditargetkan mengentas sebanyak 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Maret ini, sudah lebih dari 10.000 desa terangkat menjadi desa berkembang. Insya Allah pada 2019 bisa 15.000, tiga kali lipat," ungkapnya dalam siaran pers yang Kompas.com terima, Senin (15/10/2018).

Mendes PDTT sendiri mengatakan itu saat menjadi pembicara kunci pada Dialog Nasional Efektifkah Dana Desa, di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Peduli Nias (PPN) tersebut, Eko mengatakan, hadirnya dana desa amat berpengaruh pada percepatan pengentasan desa tertinggal.

BACA JUGA: Mendes PDTT Minta Kades Berdayakan Ekonomi Desa

Dengan dana desa, seluruh desa mendapatkan kucuran dana langsung dari pemerintah pusat tanpa terkecuali.

"Dulu dana untuk desa dikucurkan ke setiap kabupaten. Nah, di kabupaten tidak merata diberikan ke seluruh desa. Karenanya dengan dana desa, semua anggaran dibagi merata," ujarnya.

Ia melanjutkan, dana desa pada 2018 berjumlah Rp 60 triliun. Sebanyak 80 persen di antaranya dibagi rata ke seluruh desa, sedangkan 20 persennya dibagi berdasarkan afirmasi desa miskin, jumlah penduduk, dan kategori desa tertinggal.

Diharapkan, desa dengan kategori tertinggal dan miskin akan mendapatkan dana desa terbanyak.

"Setiap desa dapat afirmasi supaya ada asas keadilannya. Afirmasi desa miskin, penduduk banyak, dan tertinggal. Untuk desa sangat miskin bisa mendapatkan dana hingga Rp 3 miliar," terang Eko.

BACA JUGA: Mendes PDTT Harap Lulusan Akademi Desa 4.0 Bisa Gerakan Ekonomi Desa

Ia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus diimbangi dengan pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Jika tidak, meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru dapat berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Kalau kami tidak perhatikan desa maka akan terjadi kesenjangan. Ini bisa menimbulkan gejolak sosial. Pun, prediksi pengamat yang mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-4 dunia tidak akan tercapai," ujarnya.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan di desa saat ini juga cukup signifikan. Yang mana dalam tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di desa lebih dari 1,2 juta jiwa.

Angka ini unggul jauh dengan penurunan angka kemiskinan di kota sebesar 580.000 jiwa.