Kompas.com - 15/10/2018, 20:00 WIB
|

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meyakini, kementeriannya mampu mengentaskan 15.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang per 2019 mendatang.

Dengan begitu, Kementerian desa (kemendes) PDTT dapat mencapai tiga kali lipat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

"Di dalam RPJMN, kami ditargetkan mengentas sebanyak 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Maret ini, sudah lebih dari 10.000 desa terangkat menjadi desa berkembang. Insya Allah pada 2019 bisa 15.000, tiga kali lipat," ungkapnya dalam siaran pers yang Kompas.com terima, Senin (15/10/2018).

Mendes PDTT sendiri mengatakan itu saat menjadi pembicara kunci pada Dialog Nasional Efektifkah Dana Desa, di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Peduli Nias (PPN) tersebut, Eko mengatakan, hadirnya dana desa amat berpengaruh pada percepatan pengentasan desa tertinggal.

BACA JUGAMendes PDTT Minta Kades Berdayakan Ekonomi Desa

Dengan dana desa, seluruh desa mendapatkan kucuran dana langsung dari pemerintah pusat tanpa terkecuali.

"Dulu dana untuk desa dikucurkan ke setiap kabupaten. Nah, di kabupaten tidak merata diberikan ke seluruh desa. Karenanya dengan dana desa, semua anggaran dibagi merata," ujarnya.

Ia melanjutkan, dana desa pada 2018 berjumlah Rp 60 triliun. Sebanyak 80 persen di antaranya dibagi rata ke seluruh desa, sedangkan 20 persennya dibagi berdasarkan afirmasi desa miskin, jumlah penduduk, dan kategori desa tertinggal.

Diharapkan, desa dengan kategori tertinggal dan miskin akan mendapatkan dana desa terbanyak.

"Setiap desa dapat afirmasi supaya ada asas keadilannya. Afirmasi desa miskin, penduduk banyak, dan tertinggal. Untuk desa sangat miskin bisa mendapatkan dana hingga Rp 3 miliar," terang Eko.

BACA JUGAMendes PDTT Harap Lulusan Akademi Desa 4.0 Bisa Gerakan Ekonomi Desa

Ia mengatakan, Presiden RI Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus diimbangi dengan pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Jika tidak, meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru dapat berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

"Kalau kami tidak perhatikan desa maka akan terjadi kesenjangan. Ini bisa menimbulkan gejolak sosial. Pun, prediksi pengamat yang mengatakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-4 dunia tidak akan tercapai," ujarnya.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan di desa saat ini juga cukup signifikan. Yang mana dalam tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di desa lebih dari 1,2 juta jiwa.

Angka ini unggul jauh dengan penurunan angka kemiskinan di kota sebesar 580.000 jiwa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.