Melawan Illegal Fishing, Penenggelaman 488 Kapal, dan Dampak Positifnya

Kompas.com - 16/10/2018, 03:25 WIB
Sejumlah warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4/2017). Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Maluku Said Assagaff.ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN Sejumlah warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4/2017). Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

COPENHAGEN, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan perang melawan illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan fisheries crime di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah menenggelamkan 488 kapal asing tak berizin yang menjarah kekayaan laut Indonesia. 

“Indonesia telah menenggelamkan 488 kapal ikan ilegal untuk mengirim sinyal kuat penegakan hukum dan menciptakan efek jera,” kata Mas Achmad Santosa, Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Hal itu dikatakannya dalam forum The 4th International Symposium on Fisheries Crime di Copenhagen, Denmark, Senin (15/10/2018), yang dihadiri para perwakilan dari 65 negara peserta.

Baca juga: Indonesia Dorong Dunia Serius Perangi Bahaya Kejahatan Lintas Negara di Industri Perikanan pada Dunia

Berikut fakta-fakta yang telah dilakukan Indonesia dan dampaknya pada perekonomian:

Potensi laut Indonesia

Kapal pesiar merapat di Pulau Antuk Timur, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kamis (15/9/2011). Sebanyak 15 persen kawasan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan taman nasional yang menyimpan potensi laut dan wisata .KOMPAS/AGUS SUSANTO Kapal pesiar merapat di Pulau Antuk Timur, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kamis (15/9/2011). Sebanyak 15 persen kawasan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan taman nasional yang menyimpan potensi laut dan wisata .
Menurut data Kementerian Kelautan tahun 2017, Perkiraan total potensi perikanan Indonesia adalah sebesar 12,54 juta ton. Selain itu, Indonesia adalah tempat 17 persen terumbu karang dan segitiga terumbu karang dunia. 

Baca juga: Menhub: Potensi Laut yang Sangat Besar Akan Sia-sia Jika... 

Ancaman IUU fishing

Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi saat melepasliarkan kembali benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp 13,6 miliar yang hendak diselundupkan, di Perairan Pulau Abang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/8/2018). Berawal dari laporan warga, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut dari Batam.KOMPAS.com/HADI MAULANA Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi saat melepasliarkan kembali benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp 13,6 miliar yang hendak diselundupkan, di Perairan Pulau Abang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/8/2018). Berawal dari laporan warga, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut dari Batam.
Menurut Mas Achmad, para penjarah laut Indonesia itu mengambil ikan atau kekayaan laut menggunakan alat atau metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berdampak pada menipisnya persediaan ikan dunia. Hal ini juga mengancam konservasi ikan dan keanekaragaman hayati laut. 

Di Indonesia, kata dia, IUU fishing mengancam 65 persen dari terumbu karang dan secara langsung memengaruhi nelayan.

"Dalam satu dekade (2003 ke 2013), nelayan ikan telah turun 50% dari 1,6 juta hingga hanya 800.000," ujarnya.

Baca juga: Menteri Susi Tegaskan Indonesia Berkomitmen Jaga Terumbu Karang

Perlawanan Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi PudjiastutiKOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Dengan melakukan analisis dan evaluasi, kata Mas Achmad, KKP telah menemukan bahwa lebih dari 1.300 kapal penangkap ikan asing IUU terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.

Beberapa dari mereka juga diketahui melakukan pelanggaran serius seperti penipuan, pemalsuan, perdagangan manusia, dan penghindaran pajak.

"Hingga saat ini kita telah menenggelamkan 488 kapal ikan ilegal untuk mengirim sinyal yang kuat penegakan hukum dan menciptakan efek jera," ucap Mas Achmad.

Selain itu, Indonesia juga memberikan sanksi administratif dengan mencabut 291 lisensi, menangguhkan 61 lisensi, dan mengeluarkan 48 peringatan administratif terhadap pelaku IUU fishing yang diidentifikasi dari analisis dan evaluasi.

Baca juga: Di Depan Para Nelayan, Jokowi Puji Menteri Susi soal Penenggelaman Kapal

Selain itu, Indonesia juga melarang pemindahmuatan dan segala bentuk kapal pukat yang merusak lingkungan laut.

Menutup investasi asing di sektor penangkapan ikan, dan larangan kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi di Indonesia.

Baca juga: Seekor Hiu Paus Terjaring Pukat Nelayan di Flores Timur  

Dampak positif

Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
KOMPAS/AGUS SUSANTO Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Atas segala perlawanan Indonesia terhadap IUU, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut meningkatnya pendapatan di sektor perikanan pada 2018. Bahkan, tumbuh di atas ekonomi nasional.

"Kuartal ketiga 2017, pertumbuhan PDB perikanan mencapai 6,79 persen dan nilainya mencapai Rp 169,513 miliar . Angka-angka ini melebihi PDB nasional (5,03%) dan PDB pertanian (3,91%)," kata Mas Achmad.

Selain itu, kata dia, konsumsi ikan di Indonesia meningkat di setiap provinsi. Sejak 2014 hingga 2017, konsumsi ikan meningkat menjadi 21,9 persen.

Baca juga: Dibanding Malaysia, Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia Tertinggal Jauh

Indonesia juga disebutnya menikmati peningkatan signifikan stok ikan dari 7,31 juta ton/tahun pada 2013 menjadi 12,54 juta ton/tahun pada 2017.

Hal itu juga berimbas pada peningkatan ekonomi nelayan. Nilai tukar nelayan meningkat dibandingkan indikator lainnya, 107,37 pada 2014 menjadi 126,34 pada 2018.

"Pada 2017, pendapatan non-pajak perikanan mencapai 32,3 juta dollar AS, rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir," ujarnya.

Trade Center Internasional 2017 pun mengakui dan menyebut Indonesia memimpin neraca perdagangan perikanan di ASEAN.

Baca: Susi: Pemberantasan Illegal Fishing Bikin Stok Ikan Naik Jadi 12,5 Juta Ton

Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Mas Achmad Santosa di 4th International Symphosium of Fisheries Crime di Copenhagen, Senin (15/10/2018).KOMPAS.COM/ANA SHOFIANA SYATIRI Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Mas Achmad Santosa di 4th International Symphosium of Fisheries Crime di Copenhagen, Senin (15/10/2018).



Close Ads X