Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melawan Illegal Fishing, Penenggelaman 488 Kapal, dan Dampak Positifnya

Kompas.com - 16/10/2018, 03:25 WIB

Ana Shofiana Syatiri

Penulis

Lihat Foto

Sejumlah warga menyaksikan proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4/2017). Proses penenggelaman dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Maluku Said Assagaff.(ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN)

Kapal pesiar merapat di Pulau Antuk Timur, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kamis (15/9/2011). Sebanyak 15 persen kawasan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan taman nasional yang menyimpan potensi laut dan wisata .

Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi saat melepasliarkan kembali benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp 13,6 miliar yang hendak diselundupkan, di Perairan Pulau Abang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/8/2018). Berawal dari laporan warga, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut dari Batam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Mas Achmad Santosa di 4th International Symphosium of Fisheries Crime di Copenhagen, Senin (15/10/2018).

COPENHAGEN, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan perang melawan illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan fisheries crime di Indonesia. Saat ini, Indonesia telah menenggelamkan 488 kapal asing tak berizin yang menjarah kekayaan laut Indonesia.

“Indonesia telah menenggelamkan 488 kapal ikan ilegal untuk mengirim sinyal kuat penegakan hukum dan menciptakan efek jera,” kata Mas Achmad Santosa, Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Hal itu dikatakannya dalam forum The 4th International Symposium on Fisheries Crime di Copenhagen, Denmark, Senin (15/10/2018), yang dihadiri para perwakilan dari 65 negara peserta.

Berikut fakta-fakta yang telah dilakukan Indonesia dan dampaknya pada perekonomian:

Potensi laut Indonesia

KOMPAS/AGUS SUSANTO Kapal pesiar merapat di Pulau Antuk Timur, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kamis (15/9/2011). Sebanyak 15 persen kawasan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan taman nasional yang menyimpan potensi laut dan wisata .

Menurut data Kementerian Kelautan tahun 2017, Perkiraan total potensi perikanan Indonesia adalah sebesar 12,54 juta ton. Selain itu, Indonesia adalah tempat 17 persen terumbu karang dan segitiga terumbu karang dunia.

Ancaman IUU fishing

KOMPAS.com/HADI MAULANA Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi saat melepasliarkan kembali benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp 13,6 miliar yang hendak diselundupkan, di Perairan Pulau Abang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/8/2018). Berawal dari laporan warga, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster yang rencananya akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut dari Batam.

Menurut Mas Achmad, para penjarah laut Indonesia itu mengambil ikan atau kekayaan laut menggunakan alat atau metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berdampak pada menipisnya persediaan ikan dunia. Hal ini juga mengancam konservasi ikan dan keanekaragaman hayati laut.

Di Indonesia, kata dia, IUU fishing mengancam 65 persen dari terumbu karang dan secara langsung memengaruhi nelayan.

"Dalam satu dekade (2003 ke 2013), nelayan ikan telah turun 50% dari 1,6 juta hingga hanya 800.000," ujarnya.

Perlawanan Indonesia

KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Dengan melakukan analisis dan evaluasi, kata Mas Achmad, KKP telah menemukan bahwa lebih dari 1.300 kapal penangkap ikan asing IUU terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.

Beberapa dari mereka juga diketahui melakukan pelanggaran serius seperti penipuan, pemalsuan, perdagangan manusia, dan penghindaran pajak.

"Hingga saat ini kita telah menenggelamkan 488 kapal ikan ilegal untuk mengirim sinyal yang kuat penegakan hukum dan menciptakan efek jera," ucap Mas Achmad.

Selain itu, Indonesia juga memberikan sanksi administratif dengan mencabut 291 lisensi, menangguhkan 61 lisensi, dan mengeluarkan 48 peringatan administratif terhadap pelaku IUU fishing yang diidentifikasi dari analisis dan evaluasi.

Selain itu, Indonesia juga melarang pemindahmuatan dan segala bentuk kapal pukat yang merusak lingkungan laut.

Menutup investasi asing di sektor penangkapan ikan, dan larangan kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi di Indonesia.

Dampak positif

KOMPAS/AGUS SUSANTO Ikan yang siap diantar diatas becak motor di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (14/2/2013). Sumber daya laut Indonesia yang melimpah berpotensi menjadi negara eksportir ikan laut kelas dunia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Atas segala perlawanan Indonesia terhadap IUU, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut meningkatnya pendapatan di sektor perikanan pada 2018. Bahkan, tumbuh di atas ekonomi nasional.

Halaman Berikutnya