Berita Populer: Bos Mayapada Tukar Dollar hingga Jiwasraya Tunda Bayar Polis

Koster menilai, untuk urusan teknis penyelenggaraan, tim dari Panitia Nasional sudah sangat mahir mengatur segala sesuatunya. Namun, berdasarkan keyakinan masyarakat di Bali, aspek lain seperti minta restu melalui doa dan ritual juga tidak kalah penting sehingga semesta bisa mendukung acara ini hingga akhir.

"Hal teknis mikro itu panitianya sudah sangat jagoan. Hal yang harus kami lakukan secara total, penuh kerja keras, ketulusan, adalah bagaimana mengelola alam makronya, agar betul-betul merestui keseluruhan penyelenggaraan acara ini sehingga akan mengalir dengan sangat baik," tutur dia.

Baca selengkapnya: Cerita Gubernur Bali dengan Tim Spiritualnya Dukung Pertemuan IMF-Bank Dunia

4. Ini 10 Negara Terbaik di Dunia bagi Ekspatriat, Indonesia Nomor Berapa?

Setiap orang harus meninggalkan kampung halamannya pada titik tertentu. Namun alih-alih pergi untuk sementara, beberapa orang justru pergi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Memilih ke mana harus pergi bisa menjadi keputusan yang luar biasa. HSBC Expat membuat keputusan itu menjadi lebih mudah berkat survei tahunannya terhadap 25.000 ekspatriat di seluruh dunia.

Survei yang dirilis Kamis pekan lalu ini mengungkapkan negara-negara terbaik untuk hidup di dunia agar mendapatkan penghasilan tertinggi sebagai expatriat. Negara-negara Asia berada di tujuh dari sepuluh negara teratas untuk pendapatan yang baik bagi ekspatriat.

Baca selengkapnya: Ini 10 Negara Terbaik di Dunia bagi Ekspatriat, Indonesia Nomor Berapa?

5. Kasus Jiwasraya, Pengawasan Pengawasan terhadap Eksekutif Asuransi Dinilai Kurang

Terangkatnya masalah likuiditas PT Asuransi Jiwasraya ke permukaan turut mengundang pertanyaan terkait fungsi pengawasan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maklum saja, lagi-lagi nasabah yang harus kembali dirugikan.

Pengamat asuransi sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko & Asuransi (STIMRA) Jakarta, Hotbonar Sinaga menyebut, sejak kelahiran wasit industri keuangan ini pada 2013 lalu, OJK memang sudah punya instrumen pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk asuransi, baik itu secara langsung, maupun tidak langsung.

Pengawasan secara langsung dilakukan lewat pemeriksaaan rutin atau bila ada laporan dari pihak terkait.

Sementara pengawasan tidak langsung, dilakukan melalui sistem pelaporan semisal assesment manajemen risiko dan instrumen compliance lainnya. Namun rupanya itu tak cukup. Menurut Hotbonar, pengawasan terhadap manajemen LJK seperti jajaran direksi masih minim. Biasanya dilakukan sebatas mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.

Baca selengkapnya: Kasus Jiwasraya, Pengawasan Pengawasan terhadap Eksekutif Asuransi Dinilai Kurang