Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekonom: Surplusnya Neraca Perdagangan Belum Tentu Pertanda Baik

Kompas.com - 16/10/2018, 07:39 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai surpusnya neraca perdagangan September belum tentu merupakan sinyal yang baik buat perekonomian Indonesia.

Pasalnya, angka ekspor justru mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2018  yakni sebesar 6,58 persen atau sebesar 13,62 miliar dollar AS.  Selain itu angka impor nonmigas juga melorot 10,52 persen atau turun 12,32 miliar dollar AS.

"Itu cukup berisiko. Adapun yang membuat surplus karena nilai impor di semua jenis barang, yakni barang modal, barang konsumsi dan bahan baku turun semua. Ini bukan pertanda baik," ujar Bhima ketika dihubungi Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat neraca perdagangan bulan September surplus 0,23 miliar dollar AS yang disebabkan surplus sektor nonmigas sebesar 1,3 miliar dollar AS, namun sektor migasnya defisit 1,07 miliar dollar AS.

Baca juga: Neraca Perdagangan September 2018 Surplus 0,23 Miliar Dollar AS

Menurut Bhima, hal itu perlu ditelusuri lebih jauh, apakah surplusnya neraca perdagangan disebabkan faktor pembatasan impor yang dilakukan pemerintah, atau konsumsi masyarakat yang rendah.

"Bulan Oktober sampai Desember diprediksi kembali defisit," ujar dia.

Adapun Direktur Riset Centre of Reforme on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, surplusnya neraca perdagangan bukan hasil dari kebijakan pemerintah seperti implementasi mandatori B20 dan PPh impor, tetapi lebih disebabkan respons pasar terhadap terus melemahnya rupiah.

"Dan juga technical rebound setelah tiga bulan defisit yang cukup besar," ujar dia.

Dia menyoroti, meski impor migas cenderung turun, namun impor minyak masih menjadi kendala di neraca perdagangan. Keputusan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM akan membuat konsumsi dan impor BBM tetap tinggi.

"Penurunan impor minyak pada bulan September kemungkinan sulit dipertahankan tanpa kebijakan yg bisa mengerem konsumsi BBM. Pemerintah perlu mencari terobosan bagaimana menahan konsumsi minyak tanpa menaikkan harga," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com