Pengusaha Alat Kesehatan Belum Bisa Nikmati Kemudahan Berusaha dari Pemerintah

Kompas.com - 16/10/2018, 20:16 WIB
ilustrasi alat kesehatan Kompascom/Nazar Nurdinilustrasi alat kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha alat-alat kesehatan mengaku belum merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah yang didesain untuk memberi kemudahan dalam berusaha.

Selain itu, kemudahan perizinan juga tidak dirasakan oleh mereka karena perbedaan karakteristik industrinya yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan pemerintah bagi penerima insentif.

"Sepertinya harus diakui, investasi untuk alat kesehatan mungkin tidak cukup besar untuk menarik perhatian pemerintah," kata Sekjen Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Randy Teguh melalui konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Di satu sisi, Randy menilai pemerintah telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia, dengan percepatan dan kemudahan perizinan sebagai salah satu caranya. Cara yang dijadikan contoh adalah jaminan mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maksimal 3 jam rampung.

Namun, pengusaha alat kesehatan belum mendapatkan kemudahan tersebut karena terganjal oleh persyaratan nilai investasi minimal. Investasi yang bisa diurus maksimal 3 jam itu, disebut Randy, adalah yang nilainya minimal Rp 100 miliar.

"Di industri alat kesehatan itu mungkin maksimum (investasi) Rp 45-50 miliar, sehingga tidak dapat ke sana. Atau menyerap tenaga kerja lebih dari 200 orang. Sedangkan untuk industri ini 20-30 orang cukup, jadi kami tidak mendapatkan keistimewaan yang sudah disediakan pemerintah," tutur Randy.

Selain itu, Randy juga menerima keluhan dari pengusaha alat-alat kesehatan yang masih harus menunggu lama untuk mendapat izin mendirikan pabrik dan produksi. Waktu yang dibutuhkan hingga mereka mendapatkan izin adalah dari 2 hingga 3 tahun.

Adapun belum lama ini, pemerintah telah meluncurkan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Randy mengaku belum menerima laporan dari anggotanya yang sudah mencoba OSS, namun dia berharap program tersebut bisa memudahkan pengusaha alat-alat kesehatan.

Terlebih, saat ini sedang digiatkan upaya mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Selama ini, alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit seluruh Indonesia tercatat 92 persennya masih berasal dari impor.

"Dengan adanya OSS, harapannya (perizinan) bisa lebih cepat," ujar Randy.

Randy turut menambahkan bahwa pemerintah di negara lain sangat mendukung industri yang bergerak di alat-alat kesehatan. Seperti Malaysia, di mana pemerintahnya memberikan tanah dan bangunan gratis bagi industri alat kesehatan, dana promosi ke luar negeri untuk yang sudah memproduksi sendiri, sampai tax holiday 100 persen selama 2 sampai 3 tahun pertama pabrik berdiri.

"Memang ada beberapa inisiatif, seperti percepatan perizinan, insentif pajak. Itu benar sudah ada, tapi tidak kena ke industri alat kesehatan, karena skalanya tidak sama dengan yang besar-besar itu. Kami mengerti pemerintah tentu punya prioritas memberi insentif dan investasi yang besar-besar itu," sebut Randy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.