KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Target Malaysia untuk menyandang status negara maju dimundurkan dari tahun 2020 menjadi 2024. Keputusan untuk memundurkan target ini sejalan dengan upaya pemerintahan baru dalam mengubah prioritas pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan nasional bruto per kapita saat ini naik ke level rata-rata 6,7 persen dari 36.119 ringgit atau 9.248 dollar AS pada tahun 2015 menjadi 41.093 ringgit atau 9.556 dollar AS pada tahun 2017. Berdasarkan batas minimum negara maju yang dipasang oleh Bank Dunia pada tahun 2017, pendapatan nasional bruto per kapita adalah 12.056 dollar AS.
Dikutip dari The Star, Jumat (19/10/2018), ada kekurangan 21 persen sebelum Malaysia akhirnya bisa lulus dari status negara bependapatan menengah atas. Dengan parameter laju pertumbuhan saat ini, maka Malaysia diekspektasikan bisa menjadi negara maju pada tahun 2024.
Namun, pemerintah Malaysia berpandangan bahwa untuk menjadi negara maju dan inklusif, maka harus diimbangi dengan daya beli yang lebih besar. Pada saat bersamaan, untuk menjadi negara maju, Malaysia juga harus menciptakan progres di sejumlah bidang, antara lain ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, dan sosial.
Pemerintah menyatakan, ke depan, prioritas kebijakan adalah menyeimbangkan konsolidasi fiskal dan memastikan pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Malaysia ditargetkan mencapai 4,5-5,5 persen per tahun dalam Rencana 2018-2020.
Pertumbuhan ini akan ditopang oleh perbaikan produktivitas dan permintaan domestik yang berkelanjutan.
Di dalam rencana ekonomi yang disebut Eleventh Malaysia Plan 2016-2020, perbaikan pertumbuhan ekonomi difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi untuk menaikkan status Malaysia menjadi negara maju. Malaysia akan pula menopangkan diri pada inovasi, kreativitas, dan kegiatan-kegiataan bernilai tambah tinggi.
Namun, pada saat bersamaan, sektor-sektor ekonomi terus menghadapi tantangan struktural, bingkai kerja pengawasan yang kompleks, serta rendahnya inovasi dan adopsi teknologi. Di samping itu, ada pula keharusan untuk menaikkan keterampilan tenaga kerja, serta menurunkan ketergantungan pada pekerja berkeahlian rendah dan perbaikan lingkungan bisnis yang bersahabat dan berkelanjutan.
