Laporan BPK soal Lingkungan Bisa Hambat Divestasi Freeport

Kompas.com - 22/10/2018, 08:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut, adanya jasa ekosistem yang hilang sebagai akibat dari operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan jumlah sebesar Rp 185 triliun.

Selain adanya jasa ekosistem yang hilang sebagai akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing), PTFI juga diduga memakai kawasan hutan lindung, yang mana perusahaan asal Amerika Serikat ini belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Luasnya mencapai 4.535,93 hektar (ha) yang menyebabkan adanya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang senilai Rp 33,85 miliar.

Laporan dari BPK soal lingkungan tersebut bisa jadi penghambat proses divestasi 51 persen saham PTFI. Padahal, divestasi saham PTFI oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tinggal menunggu pelunasan sebesar 3,85 miliar dollar AS.

Baca juga: 10 Hal yang Wajib Diketahui Usai RI Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Vice President Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengklaim, pihaknya telah melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Riza meyakini, perusahaannya sudah melakukan pengelolaan tailing sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan secara berkala melaporkan kepada institusi pemerintahan terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Secara berkala PTFI juga melakukan audit lingkungan secara internal dan eksternal oleh auditor independen,” kata Riza saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (20/10/2018).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan delapan rekomendasi dari BPK. Yakni berupa penyelesian pembayaran royalti, penyusutan wilayah tambang blok B, menempatkan jaminan reklamasi, menawarkan divestasi kepada pemerintah, langkah-langkah perbaikan ekosistem, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ijin penggunaan kawasan hutan, dan evaluasi izin AMDAL.

Tony mengklaim, enam di antaranya sudah diselesaikan. Sementara sisanya dalam proses penyelesaian, yaitu terkait Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan satunya lagi soal IPPKH.

Dia mengatakan, pihaknya telah memasukkan persyaratan tersebut beberapa tahun lalu, tetapi ada permintaan perubahan, dan Freeport telah memasukkan kembali pada September 2017 lalu. “Semestinya enggak ada masalah, karena memang seperti itu,” sebutnya.

Halaman:
Sumber


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Earn Smart
Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Whats New
HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

Whats New
Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Whats New
Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Whats New
Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.