Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 5.000 Triliun Lebih

Kompas.com - 22/10/2018, 15:18 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut total nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilakukan penilaian kembali sebesar Rp 5.728,49 triliun.

Nilai BMN yang telah dilakukan penilaian kembali oleh pemerintah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh jenis BMN yang merupakan aset tetap.

"Berdasarkan data yang ada, BMN yang telah dilakukan penilaian kembali, sebanyak 945.460 nomor urut pendaftaran. Kenaikan nilai BMN sebesar Rp 4.190,31 triliun. Dari nilai buku sebesar Rp 1.538,18 triliun. Sekarang nilai BMN sesudah penilaian kembali jadi Rp 5.728,49 triliun," kata Sri Mulyani saat memberi sambutan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, wujud aset tetap dari BMN yang dimaksud di antaranya tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan serta aset tetap lainnya, serta konstruksi yang masih dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap yang dimaksud memiliki nilai yang lebih signifikan ketimbang aset lancar maupun aset lainnya dalam neraca keuangan pemerintah pusat.

Adapun penilaian kembali terhadap BMN ini bermula dari pembahasan pemerintah bersama Komisi XI DPR RI pada 23 Mei 2016. Saat itu, pemerintah bersama Komisi XI sedang membahas BMN sebagai underlying asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sehingga perlu dilakukan penilaian kembali.

Penilaian kembali ditujukan agar pemerintah bisa mengetahui nilai BMN terkini, terlebih inventarisasi dan penilaian BMN sebelumnya dilakukan tahun 2007 hingga 2010. Sehingga, ada jeda waktu sekitar 10 tahun sejak penilaian awal terhadap BMN yang sangat mungkin terjadi perubahan nilai karena berbagai hal.

"Kegiatan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 atau satu dekade sesudahnya dilakukan untuk BMN tertentu, yaitu aset tetap dalam bentuk tanah, gedung, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan pada kementerian/lembaga yang diperoleh, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Pelaksanaan penilaian BMN harus sudah selesai seluruhnya tahun ini," tutur Sri Mulyani.

Untuk menyelesaikan hasil penilaian kembali atas BMN, tim penilai dari Kementerian Keuangan menyerahkan laporannya kepada BPK untuk diaudit. Laporan penilaian kembali atas BMN telah diberikan Kemenkeu kepada BPK pada 15 Oktober 2018 lalu.

"Untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan rinci terkait hal tersebut. Pemeriksaan atas penilaian kembali BMN oleh BPK sangat penting agar nilainya valid, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan," ujar Sri Mulyani.

Memastikan nilai atas BMN menjadi sangat penting, karena akan berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. Sri Mulyani menyampaikan, dari hasil studi Dana Moneter Internasional (IMF), penggunaan aset suatu negara yang baik bisa meningkatkan penerimaan hingga 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tidak cukup BMN yang ada hanya digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pelayanan umum, namun BMN juga diharapkan dapat dikelola dengan maksimal dan berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk PNBP," sebut Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com