Sri Mulyani: Nominal Defisit APBN Sering Dijadikan Wacana dalam Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nominal defisit APBN yang menggambarkan kinerja APBN dan Kementerian Keuangan sering dijadikan bahan sejumlah pihak melakukan manuver politik.

Bahkan, isu yang diembuskan tidak berdasarkan cara membaca data secara benar dan tepat, yakni dengan menonjolkan hanya dari sisi nominal yang makin besar.

"Nominal defisit sering dijadikan wacana dalam politik yang digambarkan dan dibandingkan sesama nominal. Ya tentu saja kalau GDP-nya bagus, kalau lebih besar, nominalnya jadi lebih besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah Jokowi-JK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan pedoman umum melihat defisit APBN di seluruh negara, harus dibandingkan rasionya dalam persentase terhadap GDP atau Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 5.000 Triliun Lebih

Hal itu dikarenakan PDB suatu negara bisa berubah, sehingga untuk melihat berapa defisit APBN secara pasti, maka perlu dibandingkan dengan PDB.

"Ini bukan kami berkelit, tapi di semua negara dalam membuat penilaian terhadap defisit APBN, biasanya dibandingkan dengan GDP-nya," tutur Sri Mulyani.

Dari data terakhir yang dirilis Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga akhir September 2018 tercatat sebesar Rp 200,2 triliun. Nominal itu didapat dari selisih antara total pendapatan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dengan total belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun untuk periode tersebut.

Nominal defisit APBN pada September 2018 sebesar 1,35 persen terhadap PDB. Untuk keseluruhan tahun 2018, pemerintah menargetkan defisit APBN bisa mendekati 2,1 persen bahkan 2 persen terhadap PDB.

"Tahun 2019, untuk pertama kalinya, (defisit APBN) akan didesain di bawah 2 persen, yakni 1,8 persen," ujar Sri Mulyani.