4 Tahun Jokowi-JK, Penerimaan Pajak Jadi Tulang Punggung Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan perpajakan tercatat jadi sektor yang paling berkontribusi terhadap pendapatan negara secara keseluruhan.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan juga membuat kualitas belanja negara makin baik, terlebih di saat pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"APBN sehat karena penerimaan perpajakan kita meningkat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 74 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2014. Persentase ini meningkat kemudian menjadi 81 persen tahun 2018.

Baca juga: Tren Positif, Penerimaan Pajak Akhir Tahun Diprediksi Naik 17,4 Persen

Selain meningkatnya kontribusi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, Sri Mulyani juga menyebutkan tiga kebijakan penting seputar perpajakan selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan empat tahun belakangan.

Kebijakan itu adalah tax amnesty tahun 2016-2017, penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan tahun 2017, dan reformasi perpajakan yang dilaksanakan dari 2016 hingga 2022.

Khusus mengenai tax amnesty, program ini tercatat mendorong realisasi penerimaan perpajakan karena wajib pajak diberi kesempatan memperbaiki catatan perpajakannya dan menjadi patuh.

Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017, tanpa mengikutsertakan hasil tax amnesty, tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun 2016.

"Untuk 2018, pertumbuhan penerimaan perpajakan sampai dengan September 2018, year on year, sebesar 16,5 persen atau 18,1 persen di luar tax amnesty," tutur Sri Mulyani.

Dengan peningkatan penerimaan perpajakan yang positif, pemerintah dapat menekan defisit APBN dan pembiayaan utang. Dari data terakhir, pertumbuhan pembiayaan utang tahun ini tercatat negatif 9,7 persen yang sejalan dengan pertumbuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kontraksi 17,8 persen.

"Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita. Ketika harus melakukan counter cylical untuk meminimalkan dampak growth yang mengalami tekanan, dilakukan melalui instrumen APBN, tetapi APBN tetap baik," ujar Sri Mulyani.