Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jokowi-JK, Penerimaan Pajak Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Kompas.com - 23/10/2018, 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan perpajakan tercatat jadi sektor yang paling berkontribusi terhadap pendapatan negara secara keseluruhan.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan juga membuat kualitas belanja negara makin baik, terlebih di saat pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"APBN sehat karena penerimaan perpajakan kita meningkat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 74 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2014. Persentase ini meningkat kemudian menjadi 81 persen tahun 2018.

Baca juga: Tren Positif, Penerimaan Pajak Akhir Tahun Diprediksi Naik 17,4 Persen

Selain meningkatnya kontribusi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, Sri Mulyani juga menyebutkan tiga kebijakan penting seputar perpajakan selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan empat tahun belakangan.

Kebijakan itu adalah tax amnesty tahun 2016-2017, penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan tahun 2017, dan reformasi perpajakan yang dilaksanakan dari 2016 hingga 2022.

Khusus mengenai tax amnesty, program ini tercatat mendorong realisasi penerimaan perpajakan karena wajib pajak diberi kesempatan memperbaiki catatan perpajakannya dan menjadi patuh.

Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017, tanpa mengikutsertakan hasil tax amnesty, tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun 2016.

"Untuk 2018, pertumbuhan penerimaan perpajakan sampai dengan September 2018, year on year, sebesar 16,5 persen atau 18,1 persen di luar tax amnesty," tutur Sri Mulyani.

Dengan peningkatan penerimaan perpajakan yang positif, pemerintah dapat menekan defisit APBN dan pembiayaan utang. Dari data terakhir, pertumbuhan pembiayaan utang tahun ini tercatat negatif 9,7 persen yang sejalan dengan pertumbuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kontraksi 17,8 persen.

"Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita. Ketika harus melakukan counter cylical untuk meminimalkan dampak growth yang mengalami tekanan, dilakukan melalui instrumen APBN, tetapi APBN tetap baik," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjualan Motor Listrik di Tokopedia Naik Hampir 3 Kali Lipat

Penjualan Motor Listrik di Tokopedia Naik Hampir 3 Kali Lipat

Whats New
Industri Semen Bersinar, Simak Prospek Saham SMGR dan INTP

Industri Semen Bersinar, Simak Prospek Saham SMGR dan INTP

Earn Smart
Ada Risiko Ketidakpastian Global, Batas Bawah Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Dipangkas

Ada Risiko Ketidakpastian Global, Batas Bawah Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Dipangkas

Whats New
Menperin: Mitsubishi, Daihatsu, dan Isuzu Berkomitmen Tingkatkan Ekspor Indonesia

Menperin: Mitsubishi, Daihatsu, dan Isuzu Berkomitmen Tingkatkan Ekspor Indonesia

Whats New
Perusahaan AS Komitmen Sasar Pasar Pelumas Aditif Ramah Lingkungan di RI

Perusahaan AS Komitmen Sasar Pasar Pelumas Aditif Ramah Lingkungan di RI

Whats New
Indonesia Kenalkan I-Motion di Forum Asia-Pasifik

Indonesia Kenalkan I-Motion di Forum Asia-Pasifik

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Melemah

Whats New
Akui Harga Telur Masih Mahal, Wamendag: Mudah-mudahan Turun dalam Waktu Dekat

Akui Harga Telur Masih Mahal, Wamendag: Mudah-mudahan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Asbisindo: Perombakan 'Mobile Banking' BSI Tak Jamin Aman Seluruhnya dari Kejahatan Siber

Asbisindo: Perombakan "Mobile Banking" BSI Tak Jamin Aman Seluruhnya dari Kejahatan Siber

Whats New
Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Sulit Tembus 5 Persen, Sri Mulyani Buka Suara

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Sulit Tembus 5 Persen, Sri Mulyani Buka Suara

Whats New
Gelar RUPST, DSNG Sepakati Pembagian Dividen Rp 30 Per Saham

Gelar RUPST, DSNG Sepakati Pembagian Dividen Rp 30 Per Saham

Whats New
'Collaborative Ads' Tokopedia-Meta, Bantu Jualan 'Online' Lebih Dilirik Konsumen

"Collaborative Ads" Tokopedia-Meta, Bantu Jualan "Online" Lebih Dilirik Konsumen

Whats New
Bangun Bisnis Berkelanjutan, MedcoEnergi Berupaya Kurangi Emisi GRK

Bangun Bisnis Berkelanjutan, MedcoEnergi Berupaya Kurangi Emisi GRK

Whats New
'Turun Gunung', Patrick Walujo Bakal Jadi CEO GOTO

"Turun Gunung", Patrick Walujo Bakal Jadi CEO GOTO

Whats New
PLN Setor Dividen dan Pajak Rp 37,52 Triliun ke Negara

PLN Setor Dividen dan Pajak Rp 37,52 Triliun ke Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com