4 Tahun Jokowi-JK, Penerimaan Pajak Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Kompas.com - 23/10/2018, 13:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan perpajakan tercatat jadi sektor yang paling berkontribusi terhadap pendapatan negara secara keseluruhan.

Pertumbuhan penerimaan perpajakan juga membuat kualitas belanja negara makin baik, terlebih di saat pemerintah gencar membangun infrastruktur.

"APBN sehat karena penerimaan perpajakan kita meningkat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers 4 Tahun Pencapaian Pemerintah di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 74 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2014. Persentase ini meningkat kemudian menjadi 81 persen tahun 2018.

Baca juga: Tren Positif, Penerimaan Pajak Akhir Tahun Diprediksi Naik 17,4 Persen

Selain meningkatnya kontribusi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, Sri Mulyani juga menyebutkan tiga kebijakan penting seputar perpajakan selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan empat tahun belakangan.

Kebijakan itu adalah tax amnesty tahun 2016-2017, penerapan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan tahun 2017, dan reformasi perpajakan yang dilaksanakan dari 2016 hingga 2022.

Khusus mengenai tax amnesty, program ini tercatat mendorong realisasi penerimaan perpajakan karena wajib pajak diberi kesempatan memperbaiki catatan perpajakannya dan menjadi patuh.

Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017, tanpa mengikutsertakan hasil tax amnesty, tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun 2016.

"Untuk 2018, pertumbuhan penerimaan perpajakan sampai dengan September 2018, year on year, sebesar 16,5 persen atau 18,1 persen di luar tax amnesty," tutur Sri Mulyani.

Dengan peningkatan penerimaan perpajakan yang positif, pemerintah dapat menekan defisit APBN dan pembiayaan utang. Dari data terakhir, pertumbuhan pembiayaan utang tahun ini tercatat negatif 9,7 persen yang sejalan dengan pertumbuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kontraksi 17,8 persen.

"Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita. Ketika harus melakukan counter cylical untuk meminimalkan dampak growth yang mengalami tekanan, dilakukan melalui instrumen APBN, tetapi APBN tetap baik," ujar Sri Mulyani.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Whats New
Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X