Sah, DPR Setujui Anggaran 2019 Kementan Sebesar Rp 21,1 Triliun

KOMPAS.com -  dalam rapat kerja penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Senin (22/10/2018).

"Kita sudah sepakat, dan kami usul anggaran 2019 kita percepat. Dan bulan Januari awal, Insyaallah kita bisa mulai langsung bekerja," kata Amran dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Selasa (23/10/2018).

Dalam laporan singkat yang dibacakan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo selaku Ketua Rapat, disetujui 4 poin kesepakatan, yakni pagu RAPBN Kementan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian, pagu subsidi pupuk, dan rekomendasi kurang bayar subsidi pupuk tahun 2015 hingga 2017.

"Komisi IV DPR RI menyetujui pagu RAPBN Kementerian Pertanian Tahun 2019, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI sebesar Rp 21,6 Triliun," kata Edhy.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor pertanian yang dibagi dalam 11 Eselon I, baik itu direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal maupun badan di lingkup Kementerian.

Fokus utama penggunaan dana masih pada pemenuhan pangan nasional.  Hal ini tercermin dari alokasi anggaran terbesar pada Direktorat Tanaman Pangan (Ditjen TP)  sebesar Rp 6 triliun.

BACA JUGA: Optimalisasi Lahan Rawa Bisa Wujudkan Ketahanan Pangan Indonesia

Sementara itu, Ditjen Prasaranan dan Sarana Pertanian (PSP) yang mengurusi Alat Mesin Pertanian (Alsintan), irigasi tersier dan lain-lain mendapat anggaran sebesar Rp 4,9 triliun.

Selain itu, Komisi IV juga meyetujui DAK bidang pertanian 2019 senilai Rp 1,9 triliun, dengan  rincian DAK Provinsi sebesar Rp 400 milyar dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp 1,5 triliun.

Edhy juga menerangkan bahwa pagu subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sebanyak 9.550.000 ton atau setara dengan Rp 29,9 triliun baik untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK maupun organik.

Terkait kurang bayar subsidi pupuk, Komisi IV DPR RI juga mendesak agar Kementerian Keuangan menyelesaikan pembayaran sebesar Rp 9,8 triliun baik untuk 2015, 2016 maupun 2017.

DOK Humas Kementerian Pertanian RI Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI terkait penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, Amran dan jajarannya sangat responsif menanggapi kendala di lapangan, dan berharap bisa berlanjut hingga periode berikutnya.

"Kami merasakan bagaimana Kementan luar biasa terbuka untuk bekerja sama. Setiap ada keluhan dilapangan, kami telfon, langsung ada tindak lanjut. Menteri dan jajarannya sangat dekat," pungkas Edhy.

Dengan anggaran tersebut, Kementan pun memprioritaskan sejumlah kegiatan.  Di antaranya adalah peningkatan produksi dan swasembada, lumbung pangan dan ekspor wilayah perbatasan, serta pengembangan dan produksi benih.

BACA JUGA: Terobosan Kementan Berhasil Angkat Kesejahteraan Petani

Kemudian peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan embung, penyediaan dan perbanyakan indukan sapi, perbaikkan varietas unggul baru (vub), klaster kawasan ekonomi pertanian, hilirisasi produk pertanian, pengembangan pertanian organik, dan sinergi program lintas kementerian/lembaga.

Terkait produksi komoditas strategis, Kementan menargetkan di tahun 2019 pengembangan padi mencapai 84 juta ton, jagung 33 juta ton, kedelai 2,80 juta ton, bawang merah 1,41 juta ton, cabai 2,29 juta ton, dan bawang putih 0,079 juta ton.

Selain itu, pengembangan sapi sebesar 0,57 juta ton, tebu 2,50 juta ton, kelapa 3,40 juta ton, kakao 0,96 juta ton, kopi 0,78 juta ton, dan karet 3,81 juta ton.