Data Produksi Beras BPS dan Kementan Berbeda, Ini Penjelasannya...

KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan data produksi beras nasional selama 20 tahun terakhir keliru.

Menurut ia, terhitung sejak tahun 1997 hingga saat ini, angka produksi beras terus bertambah sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, kekeliruan ini merupakan kesalahan banyak pihak.

"Data itu kesalahan bersama, bukan kesalahan Menteri Pertanian saja. Kesalahan BPS juga, kesalahan Kementerian Agraria juga, kesalahan Kementan juga, kesalahan bupati juga, kesalahan bersama ini," tegas Jusuf Kalla usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/10/2018), 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah berkurang dari 7,75 juta hektar (ha) pada 2013 menjadi 7,1 juta ha pada 2018.

Potensi luas panen pada 2018 mencapai 10,9 juta ha, sementara proyeksi Kementerian Pertanian (Kementan) 15,5 juta ha.

BACA JUGA: Dengan Metode Penghitungan Baru, BPS Buktikan Indonesia Surplus Beras

Perbedaan data juga terjadi pada produksi beras. Data BPS menyebut produksi gabah kering giling pada 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras, sementara proyeksi Kementan 83,3 juta ha atau setara 48 juta ton.

Dengan demikian meski berbeda, tetapi diperoleh hasil yang sama bahwa Indonesia mengalami surplus beras 29,50 juta ton selama 2018.

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian sekaligus Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai, data Kementan tentang beras  bersumber BPS dengan metode eyes estimate, sedangkan data terbaru yang dirilis juga dari BPS dengan Metode KSA.

“Sejak jaman orde baru sampai sekarang data pangan satu pintu di BPS. Kementan tidak mengolah data pangan. Semua rilis data Kementan logikanya berasal dari BPS,” ujar Gandhi di Bogor, Rabu (24/10/2018).