Kepala Bappenas: UKM Penting untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 25/10/2018, 20:08 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, pentingnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dan wirausaha dalam mencapai aspek ekonomi pembangunan berkelajutan.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam forum Ministerial Roundtable: Entrepreneurship For Sustainable Development yang dilaksanakan sebagai bagian dari World Investment Forum 2018 di kantor pusat United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Jenewa, Swiss (25/10/2018).

"Pemerintah Indonesia menilai UKM dan kewirausahaan berkontribusi besar untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini ekonomi. UKM dan kewirausahaan juga tidak dibatasi oleh tantangan area geografis sehingga para pelaku usaha di seluruh pelosok Indonesia dapat menggeluti bidang tersebut. UKM dan kewirausahaan juga menjadi kunci inovasi bisnis, berbeda dari perusahaan besar yang pilihan produksi dan teknologinya sangat ketat,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya.

Di Indonesia, 97 persen lapangan kerja berasal dari UKM. Namun hanya sekitar 10 persen UKM yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya.

Baca juga: Akan Bangun Goro di Seluruh Indonesia, Tommy Soeharto Ingin Bina UMKM

Total, UKM yang mampu melakukan kegiatan ekspor pun masih sangat terbatas, hanya sekitar 4 persen di 2017, sementara 60 persen UKM e-Commerce masih menjual produk-produk impor.

Kemampuan ekspor secara tidak langsung mengindikasikan kemampuan UKM Indonesia dalam bersaing di pasar global.

Dari sudut pandang wirausaha, data Global Entrepreneurship Monitor 2018 yang menempatkan ekonomi Indonesia dalam kategori efficiency-driven atau ekonomi negara didorong efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi, menunjukkan bahwa kesempatan dan peluang untuk menjadi wirausahawan di Indonesia dinilai lebih tinggi dibanding di belahan dunia lainnya, mencapai 47,74 persen berbanding dengan rerata 43,43 persen.

Tercatat, 28,14 persen penduduk Indonesia menunjukkan minat untuk berwirausaha, dibandingkan dengan 21,66 persen rata-rata penduduk dunia. Namun, meski minat berwirausaha tergolong tinggi, total aktivitas kewirausahaan atau Total Entrepreneurial Activity, yaitu proporsi orang dewasa yang terlibat di start-up atau memiliki bisnis pribadi, berada di angka 7,5 persen atau lebih rendah dari rata-rata 8,4 persen sesuai standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan lima kebijakan untuk mendorong penguatan pengelolaan UKM dan kewirausahaan.

Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui promosi kewirausahaan, pelatihan vokasi, dan layanan pengembangan bisnis. Kedua, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui penggunaan teknologi, standar kualitas dan sertifikasi produk, serta perbaikan promosi, pemasaran, dan fasilitas kerja.

Ketiga, meningkatkan akses keuangan melalui provisi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, juga institusi keuangan non bank dan layanan keuangan syariah. Keempat, memperbaiki skala bisnis dengan promosi kerja sama dan pengembangan kluster bisnis.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X