Kompas.com - 26/10/2018, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernahkah terpikirkan bagaimana sejarah terciptanya uang rupiah yang digunakan sehari-hari sampai saat ini?

Menjelang 30 Oktober, di mana pemerintah menetapkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, Kementerian Keuangan berbagi cerita cikal bakal rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, Jumat (26/10/2018), awalnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945.

Keesokan harinya, tanggal 19, PPKI menetapkan dua keputusan penting, membentuk 12 kementerian dan membagi wilayah Indonesia jadi delapan provinsi.

12 Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara delapan provinsi yang dibagi pada awal kemerdekaan adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Menteri Keuangan kala itu, AA Maramis, mengeluarkan tiga keputusan penting pada 29 September 1945.

Keputusannya adalah tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengeluaran negara.

Kemudian, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan ke Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Ketiga, semua kantor kas negara dan instansi dengan tugas kas negara, yaitu kantor pos, harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani Pembantu Bendahara Negara. Selanjutnya, pemerintah pada 2 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat bahwa uang NICA tidak berlaku lagi di Indonesia.

Uang NICA merupakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda saat itu. Sehari setelahnya, 3 Oktober 1945, pemerintah menetapkan empat mata uang yang sah diakui di Indonesia, yaitu De Javasche Bank, De Japansche Regeering, Dai Nippon emisi, serta Dai Nippon Teikoku Seibu.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

Whats New
Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Work Smart
Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Whats New
[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

Rilis
Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Whats New
Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Whats New
Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Spend Smart
PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

Whats New
Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.