Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rincian Langkah Menutup Defisit BPJS Kesehatan

Kompas.com - 29/10/2018, 17:10 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memaparkan langkah menangani defisit BPJS Kesehatan dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI, Senin (29/10/2018) sore. Langkah pertama adalah pencairan dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 4,993 triliun.

"Menindaklanjuti hasil rapat dengan Komisi IX DPR RI tanggal 17 September 2018 dalam rangka membantu menangani defisit program JKN, telah dicairkan bantuan APBN sebesar Rp 4,993 triliun pada 24 September 2018," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di hadapan anggota Komisi IX DPR RI.

Adapun pencairan dana cadangan itu dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Menteri keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN tanggal 10 September 2018. Selain itu, juga dilaksanakan review terhadap kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di luar bantuan dana cadangan APBN, terdapat bauran kebijakan, yaitu melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan di pemda dengan target Rp 264 miliar tahun 2018.

Realisasi pelunasan tunggakan iuran di pemda hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp 229,75 miliar dan akan dipenuhi lagi Rp 17,7 miliar bulan November serta Rp 16,7 miliar bulan Desember.

Selain itu, ada potongan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2018 yang diterbitkan 25 September 2018. Dalam hal potongan pajak rokok, Rp 1,34 triliun telah ditransfer ke rekening Dana Jaminan Sosial Kesehatan untuk 28 provinsi periode kuartal III 2018.

Besaran transfer itu akan diperhitungkan pada periode berikutnya sebagai iuran Jamkesda atau yang lainnya oleh pemda terkait. Dalam waktu dekat, akan kembali ditransfer Rp 83,61 miliar untuk enam provinsi lainnya.

Selain upaya-upaya tersebut, Kemenkeu bersama kementerian/lembaga terkait turut melakukan langkah promotif preventif atau pencegahan kesehatan dengan pakai minimal 50 persen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Selain itu, DBH CHT juga dipakai untuk penyediaan hingga perbaikan sarana fasilitas kesehatan di daerah.

Sampai 18 Oktober 2018, penyaluran DBH CHT tercatat Rp 2,22 triliun untuk 354 daerah di 18 provinsi. Mardiasmo mengungkapkan, rencananya sampai Desember masih ada tambahan DBH CHT sebesar Rp 750 miliar.

"Dalam rangka penanganan defisit JKN sampai akhir 2018, Menkeu telah minta BPKP untuk kembali melakukan review terhadap kondisi keuangan DJS Kesehatan," tutur Mardiasmo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat DANA, GoPay, OVO, dan LinkAja

Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat DANA, GoPay, OVO, dan LinkAja

Spend Smart
Simak Perbedaan ATM Link dan ATM Bersama

Simak Perbedaan ATM Link dan ATM Bersama

Whats New
PTPN III Resmi Bentuk 2 Sub Holding, Gabungan dari 13 Perusahaan

PTPN III Resmi Bentuk 2 Sub Holding, Gabungan dari 13 Perusahaan

Whats New
Apa yang Terjadi Kalau Masyarakat Tak Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Apa yang Terjadi Kalau Masyarakat Tak Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Whats New
Di Tengah Perlambatan, Pekerja Digital Perlu Tingkatkan Ketrampilan

Di Tengah Perlambatan, Pekerja Digital Perlu Tingkatkan Ketrampilan

Work Smart
BRI Buka Lowongan Kerja hingga 8 Desember 2023, Simak Kualifikasinya

BRI Buka Lowongan Kerja hingga 8 Desember 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BSI Gandeng 3.300 Pengembang

Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BSI Gandeng 3.300 Pengembang

Whats New
Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi

Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi

Whats New
Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Siap Menjadi Produsen Kendaraan Listrik bagi Pasar Global

Menko Airlangga Tegaskan Indonesia Siap Menjadi Produsen Kendaraan Listrik bagi Pasar Global

Whats New
Miliarder Ini Sebut Rumah Mewah Tak Jamin Kebahagiaan

Miliarder Ini Sebut Rumah Mewah Tak Jamin Kebahagiaan

Whats New
Sirkuit Mandalika Dipakai Balap Mobil Porsche Sprint Challenge, Ini Kata InJourney

Sirkuit Mandalika Dipakai Balap Mobil Porsche Sprint Challenge, Ini Kata InJourney

Whats New
Bertemu CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Kerja Sama Bandara Haji-Umrah

Bertemu CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Kerja Sama Bandara Haji-Umrah

Whats New
Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi, Rumus, dan Contohnya

Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi, Rumus, dan Contohnya

Whats New
10 Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang Paling Banyak Digunakan

10 Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang Paling Banyak Digunakan

Whats New
BI dan Bank Sentral UEA Perluas Kerja Sama Moneter sampai Ekonomi Islam

BI dan Bank Sentral UEA Perluas Kerja Sama Moneter sampai Ekonomi Islam

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com