KILAS EKONOMI

Fokus ke Petani, Akhiri Polemik Data Beras

Kompas.com - 31/10/2018, 10:02 WIB
Syukur Iwantoro, Sekjen Kementerian Pertanian, Selasa (30/10/2018). Dok Kementerian PertanianSyukur Iwantoro, Sekjen Kementerian Pertanian, Selasa (30/10/2018).
Editor Latief

KOMPAS.com - Pekan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa produksi beras surplus 2,8 juta ton. Data terbaru BPS itu menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) untuk melakukan penghitungan luas panen gabah kering giling (GKG).

Data tersebut kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional dan menjadi penyempurnaan dari data BPS sebelumnya yang menggunakan metode "klasik" atau eyes estimated.

Toh, fakta telah menunjukkan bahwa sekalipun menggunakan metode baru KSA, terbukti produksi padi tahun ini masih lebih tinggi daripada kebutuhannya. Ini seperti yang pernah ditegaskan Wakil Presiden RI bahwa tahun ini tidak ada impor beras.

Ucapan Wapres RI kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Dirut Perum Bulog bahwa stok beras aman sampai pertengahan tahun depan. Adanya pendapat sejumlah pihak yang masih berpikir perlunya impor dikhawatirkan dapat mendemotivasi petani padi.

"Jika petani tidak menanam, kita tidak makan," ujar Syukur Iwantoro, Sekjen Kementerian Pertanian, Selasa (30/10/2018).

Syukur menilai, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui undang-undang sebagai referensi acuan data nasional. Karena itu, Kementan akan terus berpegang pada data yang dikeluarkan oleh BPS.

Kementan sendiri akan fokus pada dua misi utamanya, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Syukur, Kementan memahami bahwa untuk mencapai kedaulatan pangan Indonesia menghadapi banyak tantangan.

"Untuk itu, saat ini kami selalu mendorong untuk berpikir out of the box, yakni bahwa setiap tantangan harus ditempatkan sebagai kesempatan yang justru menguntungkan kita dalam upaya meraih kedaulatan pangan," kata Syukur.

Sejak lama, salah satu persoalan yang membayangi sektor pertanian adalah konversi lahan pertanian. Di sejumlah sentra produksi pertanian, lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan perumahan maupun industri. Tapi, menurut Syukur, kondisi tersebut tak sepantasnya membuat semua pihak berpangku tangan.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal itu, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian merancang program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB). Lewat program ini, Kementan tak lagi terpaku pada lahan sawah untuk meningkatkan luas areal tanam baru, baik sawah yang irigasi maupun nonirigasi, tapi juga memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering yang jumlahnya diperkirakan 1,2 juta hektare.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X