Cara Sri Mulyani Yakinkan Fraksi yang Belum Sepakat dengan RAPBN 2019

Kompas.com - 31/10/2018, 11:37 WIB
Suasana rapat pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/10/2018). Dalam rapat ini, pemerintah bersama Banggar menyepakati RUU APBN 2019 untuk dibawa ke rapat paripurna hari Selasa (30/10/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana rapat pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/10/2018). Dalam rapat ini, pemerintah bersama Banggar menyepakati RUU APBN 2019 untuk dibawa ke rapat paripurna hari Selasa (30/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/10/2018), dihadapkan pada kondisi satu dari sepuluh fraksi belum sepakat dengan RUU APBN 2019.

Persetujuan fraksi penting agar RAPBN 2019 bisa dibahas di tingkat berikutnya, yakni rapat paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan menjadi UU APBN 2019.

Satu fraksi itu adalah Partai Gerindra. Anggota Banggar dari Partai Gerindra, Willgo Zainar, menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RAPBN 2019 secara lisan. Sementara sebagian besar fraksi lain menyampaikan setuju dengan RAPBN 2019 berikut dengan sejumlah catatan yang diberikan kepada pemerintah secara tertulis.

"Pemerintah mengakui bahwa pengaruh eksternal masih akan dominan, di mana perekonomian masih akan mempengaruhi realisasi APBN tahun 2019 di antaranya normalisasi kebijakan moneter AS, perlambatan ekonomi China, fluktuasi harga minyak mentah dunia di berbagai kawasan, dan proteksionisme serta perang dagang antarnegara," kata Willgo.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Willgo, Partai Gerindra memandang APBN akan sangat rentan terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi global. Selain itu, Gerindra juga menyoroti kebutuhan pembiayaan untuk menambal defisit APBN sebagai salah satu dampak dari faktor eksternal.

Kemudian Gerindra mengkritisi penerimaan pajak yang masih belum mencapai target serta tax ratio yang masih rendah. Di luar itu, belanja pemerintah dinilai terlalu banyak untuk membayar bunga utang, yang ditunjukkan melalui keseimbangan primer yang masih defisit.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami dari fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak berpendapat atas pengesahan RUU APBN 2019 menjadi UU," tutur Willgo.

Menanggapi hal tersebut, pertama-tama Sri Mulyani berterima kasih atas pandangan dari seluruh fraksi. Sri Mulyani juga senang karena semua catatan hingga kritik dari fraksi-fraksi telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk membuat APBN sebagai instrumen yang hati-hati namun tetap mendukung tujuan pembangunan.

"Kami berterima kasih dalam interaksi ini muncul keseimbangan yang sangat baik. Di satu sisi, DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah agar kami terus berhati-hati, dan kami sampaikan kami terus berhati-hati dan meningkatkan kehati-hatian dalam suasana yang tidak pasti," ujar Sri Mulyani.

Terhadap kritikan mengenai utang, Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang bukan tujuan, melainkan salah satu instrumen dalam mencapai tujuan bernegara. Sehingga, instrumen utang ini harus dipandang secara netral atau tidak diselipkan unsur-unsur politis yang tidak berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X