Cara Sri Mulyani Yakinkan Fraksi yang Belum Sepakat dengan RAPBN 2019

Kompas.com - 31/10/2018, 11:37 WIB
Suasana rapat pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/10/2018). Dalam rapat ini, pemerintah bersama Banggar menyepakati RUU APBN 2019 untuk dibawa ke rapat paripurna hari Selasa (30/10/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana rapat pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (30/10/2018). Dalam rapat ini, pemerintah bersama Banggar menyepakati RUU APBN 2019 untuk dibawa ke rapat paripurna hari Selasa (30/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/10/2018), dihadapkan pada kondisi satu dari sepuluh fraksi belum sepakat dengan RUU APBN 2019.

Persetujuan fraksi penting agar RAPBN 2019 bisa dibahas di tingkat berikutnya, yakni rapat paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan menjadi UU APBN 2019.

Satu fraksi itu adalah Partai Gerindra. Anggota Banggar dari Partai Gerindra, Willgo Zainar, menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RAPBN 2019 secara lisan. Sementara sebagian besar fraksi lain menyampaikan setuju dengan RAPBN 2019 berikut dengan sejumlah catatan yang diberikan kepada pemerintah secara tertulis.

"Pemerintah mengakui bahwa pengaruh eksternal masih akan dominan, di mana perekonomian masih akan mempengaruhi realisasi APBN tahun 2019 di antaranya normalisasi kebijakan moneter AS, perlambatan ekonomi China, fluktuasi harga minyak mentah dunia di berbagai kawasan, dan proteksionisme serta perang dagang antarnegara," kata Willgo.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Willgo, Partai Gerindra memandang APBN akan sangat rentan terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi global. Selain itu, Gerindra juga menyoroti kebutuhan pembiayaan untuk menambal defisit APBN sebagai salah satu dampak dari faktor eksternal.

Kemudian Gerindra mengkritisi penerimaan pajak yang masih belum mencapai target serta tax ratio yang masih rendah. Di luar itu, belanja pemerintah dinilai terlalu banyak untuk membayar bunga utang, yang ditunjukkan melalui keseimbangan primer yang masih defisit.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami dari fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak berpendapat atas pengesahan RUU APBN 2019 menjadi UU," tutur Willgo.

Menanggapi hal tersebut, pertama-tama Sri Mulyani berterima kasih atas pandangan dari seluruh fraksi. Sri Mulyani juga senang karena semua catatan hingga kritik dari fraksi-fraksi telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk membuat APBN sebagai instrumen yang hati-hati namun tetap mendukung tujuan pembangunan.

"Kami berterima kasih dalam interaksi ini muncul keseimbangan yang sangat baik. Di satu sisi, DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah agar kami terus berhati-hati, dan kami sampaikan kami terus berhati-hati dan meningkatkan kehati-hatian dalam suasana yang tidak pasti," ujar Sri Mulyani.

Terhadap kritikan mengenai utang, Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang bukan tujuan, melainkan salah satu instrumen dalam mencapai tujuan bernegara. Sehingga, instrumen utang ini harus dipandang secara netral atau tidak diselipkan unsur-unsur politis yang tidak berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.