Hong Kong Siap Jadi "Wasit" atas Sengketa yang Muncul di Belt and Road Initiative

HONG KONG, KOMPAS.com – Belt and Road Initiatives yang digagas China dari waktu ke waktu semakin berkembang. Jumlah kontrak proyek kerja sama yang ditandatangani oleh pihak China dengan partnernya di negara lain terus membengkak.

Mengutip dari sejumlah referensi, nilai kontrak proyek yang diteken oleh China dengan negara mitra yang masuk dalam program ini pada Januari-Agustus 2018 telah mencapai 61 miliar dollar AS (sekitar Rp 900 triliun). Jumlah tersebut hampir separuh dari keseluruhan kontrak proyek yang diteken oleh China.

Baca: Ambisi Pengadilan China "Saingi" Peran Arbitrase Internasional

Nilai proyek kerja sama tersebut akan terus meningkat ke depannya seiring dengan berkembangnya Belt and Road Initiative. Membengkaknya nilai kerja sama proyek antara China dengan negara lain juga menaikkan potensi terjadinya sengketa.

Seperti dua sisi mata uang, banyaknya kerja sama yang dijalin juga meningkatkan potensi sengketa. Bagaimanapun dalam bisnis selalu ada tindakan-tindakan yang—entah sengaja atau tidak—akan merugikan para pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Sebagai salah satu pusat perdagangan dan keuangan global, Hong Kong punya pengalaman panjang menangani dispute yang muncul dari pihak-pihak yang sebelumnya meneken kerja sama. Ada banyak korporasi yang ditangani. Bahkan kasus-kasusnya pun semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Secretary for Justice Hong Kong Teresa Cheng mengungkapkan proses hukum yang efisien serta banyaknya para profesional di bidang hukum membuat Hong Kong menjadi pilihan bagi banyak korporasi yang ingin mencari resolusi atas sengketa bisnis yang terjadi.

“Perkembangan yang terjadi juga menuntut HKIAC juga terus melakukan penyesuaian guna menjawab perubahan yang ada,” kata Teresa, Rabu (31/10/2018).

Amandemen

Adalah Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC), lembaga arbitrase internasional yang berbasis di Hong Kong yang selama ini banyak menangani berbagai sengketa tersebut.