APBN 2019, Hasil Kinerja Jadi Syarat Pencairan Transfer ke Daerah

Kompas.com - 01/11/2018, 07:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menerapkan mekanisme baru untuk penyaluran Transfer ke Daerah sebagai bagian dari belanja negara tahun depan. Mekanismenya adalah menilai hasil atau output kinerja pemerintah daerah sebagai syarat untuk penyaluran Transfer ke Daerah.

"Untuk 2019, DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik kami tambahkan review output oleh Pengawas Internal Pemerintah (PIT), sebagai syarat penyaluran. Kalau dilihat output kurang baik, jadi alat kami melakukan pengendalian," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (31/10/2018) malam.

Prima menjelaskan, selama ini pemerintah telah menerapkan prasyarat penyaluran komponen Transfer Daerah berbasis kinerja. Salah satu contohnya adalah penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana jika kinerja penerimanya tidak baik, maka penyaluran BOS tidak bisa dilakukan.

Baca juga: Pemerintah dan Banggar Sepakati Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebesar Rp 826 Triliun

Adapun dengan bantuan dari PIT untuk tahun depan, pemerintah bisa menilai kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi. Sehingga, hasil kerja daerah bisa dipantau dan dinilai dari berbagai aspek yang sekaligus menjadi basis data untuk perbaikan ke depan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga mengungkapkan, keberadaan PIT dalam Transfer ke Daerah bisa membantu penyaluran jadi lebih lancar. Kecepatan penyaluran didasari oleh proses verifikasi yang lebih ringkas dari sebelumnya.

"Dengan melibatkan PIT, verifikasi bisa lebih cepat dan penyaluran (Transfer ke Daerah) juga bisa jadi lebih cepat," tutur Mardiasmo.

Dalam APBN 2019 yang baru saja disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, tertera Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 826,8 triliun atau meningkat Rp 63,2 triliun dari outlook APBN 2018. Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY.

Untuk Dana Desa, tahun depan dialokasikan Rp 70 triliun. Tidak ketinggalan yang baru pada 2019 adalah adanya Dana Kelurahan Rp 3 triliun yang masuk dalam alokasi Transfer ke Daerah, tepatnya dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan.

Baca juga: Resmi, DPR Sahkan UU APBN 2019

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Whats New
Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Whats New
YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.