KILAS EKONOMI

Ketua KTNA Sebut Data Beras BPS Masih Parsial dan Bisa Ciderai Petani

Kompas.com - 01/11/2018, 11:00 WIB

KOMPAS.com – Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai data produksi beras tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) masih parsial karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.

“BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area," ungkap Winarto di Jakarta dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Rabu (31/10).

Padahal, lanjut dia, data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini.

Winarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survei yang dilakukan Succofindo.

Baca jugaBeras Surplus 2,85 Juta Ton, Kepala BPS Sebut Masih Perlu Hati-hati

Pada Juni 2017, Succofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.

“Jika kami menggunakan data hasil survei Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya,” ungkap Winarno.

Lebih lanjut, Winarno memastikan pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, dirinya mengkhawatirkan data BPS bisa menciderai petani.

“Oke lah kami menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang. Tapi petani saat ini posisinya diinjak dan dicekik,” tandasnya.

Menurut Winarno Badan Urusan Logistik (Bulog), kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Baca jugaBulog Jelaskan Alasan Belum Maksimal Serap Gabah Petani

Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.

“Bulog menggunakan instrumen itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada,” keluh Winarno.

Untuk itu, Winarno mengharapkan BPS lebih bijak dalam merilis data. Sebab, jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka.

“Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani,” tegas Winarno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Jamin Suplai ke Kilang Pertamina, Proyek Pipa Gas Senipah-Balikpapan Dimulai

Whats New
Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Mendag Zulhas: Saya Sedih Petani Jual Sawit ke Malaysia

Whats New
Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Tips Berburu Barang Elektronik Idaman ala Aulion di Puncak Kampanye Shopee 7.7 Mega Elektronik Sale

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Kompak Ditutup Melemah

Whats New
Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Pelemahan Rupiah akan Berlanjut Sampai Rp 16.000, Ini Pemicunya

Whats New
Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Pengusaha Pusat Belanja Sarankan Pemerintah Melonggarkan Syarat Vaksinasi Booster

Whats New
Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Whats New
Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Kunjungi Kemendagri, BPH Migas Minta Adanya Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

Rilis
Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Dapat Pendanaan Baru, Health Insurtech Rey Target Raih Gross Premi 1 Juta Dollar AS

Whats New
Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Pensiunan TNI dan Polri Bisa Lapor SPTB secara Online Pakai ASABRI Mobile

Whats New
Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Whats New
Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Whats New
Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Whats New
7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.