Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Ketua KTNA Sebut Data Beras BPS Masih Parsial dan Bisa Ciderai Petani

Kompas.com - 01/11/2018, 11:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com – Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai data produksi beras tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) masih parsial karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.

“BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area," ungkap Winarto di Jakarta dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Rabu (31/10).

Padahal, lanjut dia, data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini.

Winarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survei yang dilakukan Succofindo.

Baca jugaBeras Surplus 2,85 Juta Ton, Kepala BPS Sebut Masih Perlu Hati-hati

Pada Juni 2017, Succofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.

“Jika kami menggunakan data hasil survei Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya,” ungkap Winarno.

Lebih lanjut, Winarno memastikan pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, dirinya mengkhawatirkan data BPS bisa menciderai petani.

“Oke lah kami menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang. Tapi petani saat ini posisinya diinjak dan dicekik,” tandasnya.

Menurut Winarno Badan Urusan Logistik (Bulog), kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Baca jugaBulog Jelaskan Alasan Belum Maksimal Serap Gabah Petani

Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.

“Bulog menggunakan instrumen itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada,” keluh Winarno.

Untuk itu, Winarno mengharapkan BPS lebih bijak dalam merilis data. Sebab, jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka.

“Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani,” tegas Winarno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com