Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Kementan Tingkatkan Pengawasan terhadap Perizinan Pertanian

Kompas.com - 01/11/2018, 14:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) meningkatkan pengawasan terhadap perizinan maupun perlindungan varietas tanaman.

Peningkatan itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan di sektor pertanian.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Pusat PVTPP Erizal Jamal, saat membuka Workshop Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, di Hotel Mirah, Bogor, Rabu (31/10/2018) kemarin.

“Pelayanan perizinan maupun perlindungan varietas tanaman tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya suatu pengawasan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, fungsi pengawasan sangatlah diperlukan dalam rangka mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut," ujar Erizal Jamal dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (1/11/2018).

Dalam workshop tersebut Erizal menyebutkan, pihaknya memberikan pembekalan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan eksistensi penegakan hukum.

Pembekalan ini, kata dia, dinilai penting karena dalam implementasi pelaksanaan tugas perlindungan varietas tanaman maupun perizinan, masih mungkin terjadi sejumlah pelanggaran hukum.

“Pelanggaran tersebut berupa peredaran benih palsu, pemalsuan pupuk, penggunaan benih yang dilindungi tanpa izin pemilik Hak PVT, dan peredaran komoditas pertanian lainnya tanpa izin," tegasnya.

Maka dari itu, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggran tersebut, diperlukan penanganan atau penegakan hukum yang komprehensif dari para penegak hukum.

Lebih lanjut Erizal menjelaskan, Pusat PVTPP sebagai pintu masuk dan keluarnya izin maupun rekomendasi bertanggung jawab penuh membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terintegrasi.

“Dengan sistem pengawasan yang sistematis antara PPNS, Penyidik dari Bareskrim, serta Kementerian Pertanian (Kementan) tentunya dapat meminimalisasi pelanggaran hukum di sektor pertanian untuk dapat mengakselerasi ekspor komoditas pertanian Indonesia,” kata Erizal.

Erizal menyebutkan Kementan sendiri telah berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima. Hal ini terlihat dari kebijakan baru Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang telah memangkas waktu perizinan dari 13 hari menjadi 3 jam.

“Pusat PVTPP yang berkoordinasi dengan seluruh Ditjen Teknis lingkup Kementan menyambut baik kebijakan baru ini. Kami harapkan pemangkasan waktu perizinan ini dapat meningkatkan produksi dan ekspor komoditas pertanian,” ujar Erizal.

Perlu diketahui, Kementan saat ini mempunyai 32 layanan perizinan dan rekomendasi yang 15 di antaranya telah melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Padu Satu) di bawah koordinasi Pusat PVTPP.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertaian (Permentan) No. 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Permentan itu sebagai turunan PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengamanatkan sistem OSS (Online Single Submission) untuk akselerasi ekspor dan investasi.

Selain Kepala Pusat PVTPP, turut hadir dalam workshop tersebut adalah perwakilan dari Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adapun jumlah peserta workshop sendiri mencapai 120 orang yang terdiri dari perwakilan PPNS pusat dan daerah. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nyaris 10 Juta Gen Z Pengangguran, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Nyaris 10 Juta Gen Z Pengangguran, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Whats New
Sebut Tidak Kooperatif Berantas Judi 'Online', Menkominfo Ancam Tutup Telegram

Sebut Tidak Kooperatif Berantas Judi "Online", Menkominfo Ancam Tutup Telegram

Whats New
Elon Musk Tolak Pengenaan Tarif 100 Persen untuk Kendaraan Listrik China

Elon Musk Tolak Pengenaan Tarif 100 Persen untuk Kendaraan Listrik China

Whats New
Rilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan, BSI Berikan Imbal Hasil hingga 7,2 Persen

Rilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan, BSI Berikan Imbal Hasil hingga 7,2 Persen

Whats New
Tips Cari Kerja bagi 'Fresh Graduate'

Tips Cari Kerja bagi "Fresh Graduate"

Work Smart
Kejar Target Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM, KPPU Gaet 500 Mahasiswa di Kalbar

Kejar Target Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM, KPPU Gaet 500 Mahasiswa di Kalbar

Whats New
Tiga Hal yang Perlu Dihindari Saat Membuat Resume Lamaran Kerja

Tiga Hal yang Perlu Dihindari Saat Membuat Resume Lamaran Kerja

Work Smart
OJK Tunggu Pengajuan Nama Komisaris Utama Bank Muamalat

OJK Tunggu Pengajuan Nama Komisaris Utama Bank Muamalat

Whats New
Per Maret 2024,  BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Per Maret 2024, BCA Telah Gelontorkan Rp 117,7 Triliun untuk UMKM

Whats New
Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Daftar 15 Sekolah Kedinasan Kemenhub yang Buka Formasi CPNS 2024

Whats New
Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Starlink Belum Punya Kantor di Indonesia, Menkominfo Beri Waktu 3 Bulan

Whats New
Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Kurangi Sampah Plastik, Indonesia Dapat Pinjaman dari ADB Hampir Rp 8 Triliun,

Whats New
Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Respons Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Tidak Ada Keluhan Gangguan Suplai Bahan Industri

Whats New
Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Bertemu Petinggi Nikkei Inc, Menko Airlangga Ungkap Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Whats New
Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Libur Panjang Waisak, Jasa Marga Catat 292.820 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com