BPJS Ketenagakerjaan: Upah yang Dilaporkan untuk Pilot Lion Air hanya Rp 3 Jutaan...

Kompas.com - 01/11/2018, 17:34 WIB
Kokpit B737 MAX 8 Lion AIr yang terlihat lebih ringkas dengan panel layar lebih besar. Leonardo KosasihKokpit B737 MAX 8 Lion AIr yang terlihat lebih ringkas dengan panel layar lebih besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa laporan upah dari pihak Lion Air untuk pilot dan pramugari Lion Air hanya berkisar Rp 3 jutaan, tepatnya Rp 3 juta dan Rp 3,6-3,9 juta.

"Upah yang dilaporkan untuk pilot dan pramugari Lion Air benar hanya Rp 3 jutaan, terkecuali co-pilot sebesar Rp 20 jutaan," jelas Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Menurut Utoh, biasanya laporan upah tersebut diperbaharui setiap bulan. Dia menyebutkan, jumlah ketika nyang dilaporkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan upah sebenarnya, maka yang dirugikan adalah para pekerja yang terdaftar pada program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena semua manfaat program berbasis pada upah. Misalnya pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdapat santunan sebesar 48 kali upah dilaporkan jika mengalami kecelakaan kerja berdampak meninggal," ucap dia.

Baca juga: Menhub: Black Box Lion Air JT 610 Baru Ditemukan Satu Bagian

Artinya, ketika meninggal dunia dan kaitkan dengan upah yang dilaporkan hanya Rp 3 juta, maka dengan kalkulasi dikali 48 tersebut si pilot hanya mendapatkan sekitar Rp 144 juta.

Kemudian, pada Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat tabungan dengan hasil pengembangan diatas rata-rata deposito bank pemerintah, dimana saldo JHT juga berdasarkan akumulasi iuran berbasis pada upah dilaporkan.

Untuk pembayaran premi ini, setiap besaran gaji karyawan perusahaan harus mengeluarkan sebesar 5,7 persen dari upah tersebut per bulan ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Upah yang harusnya dilaporkan berupa take home pay, yaitu seluruh upah atau gaji yg diterima rutin dan tetap setiap bulannya, tidak termasuk tunjangan yang tidak bersifat tetap misal terkait absensi," jelas Utoh.

Utoh menambahkan, jika manfaat yang diterima peserta dari BPJS Ketenagakerjaan lebih rendah dari upah yang seharusnya (riil) karena upah yang dilaporkan lebih rendah, maka berdasarkan regulasi PP 44 2015, menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kekurangannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

5 Tips Mengatur Keuangan Keluarga

Earn Smart
Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Organda Keluhkan Kualitas Aspal Jalan Tol Trans Sumatera

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X