Kemudahan Berusaha Indonesia Turun, Darmin Sebut Perlu Reformasi Mendasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringkat kemudahan berusaha Indonesia mengalami penurunan. Bank Dunia menyebutkan bahwa peringkat kemudahan berusaha RI turun dari 72 menjadi 73.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah berupaya reformasi di berbagai bidang untuk menggenjot peringkat kemudahan berusaha.

"Ini menunjukan secara jelas kepada kita bahwa metode reform-nya tidak bisa lagi cuma ngutak ngatik prosedur," ujar Darmin dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

"Sebab orang lain (negara lain) reform-nya jauh lebih radikal, orang lain lebih mendasar," sambung mantan Dirjen Pajak itu.

Baca juga: Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Satu Peringkat

Dia mengatakan, maksud reformasi yang radikal atau mendasar yakni berupaya keras mengubah bisnis proses mulai dari tataran pondasinya.

Sementara di Indonesia, reformasi yang dilakukan lebih banyak menitikberatkan kepada regulasi. Darmin menyebut cara itu sebagai upaya otak-atik aturan.

"Jadi bukan hanya otak-atik dari waktu (perizinan) dua minggu ke seminggu, reformasi mendasar itu yang harus kita lakukan," kata dia.

Bila melihat laporan Bank Dunia kata dia, sebenarnya skor Indonesia tidak turun, justru baik dari 66,54 menjadi 67,96. Namun peringkat RI turun karena negara lain skornya naik lebih tinggi.

Sebelumnya, laporan Bank Dunia menyebutkan sejumlah negara mengalami kenaikan skor kemudahan berusaha. Urutan pertama yang mengalami peningkatan kemudahan berusaha tertinggi adalah Afghanistan, disusul Djibouti dan China.

Peringkat RI turun dari 72 menjadi 73. Meski ada perbaikan iklim usaha, namun pertumbuhannya kurang bisa mengimbangi negara lainnya.

Posisi Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia di peringkat 15 dengan skor 80,6.

Thailand juga mengalami pertumbuhan kemudahan di peringkat 27 dengan skor 78,45. Sementara peringkat pertama kemudahan berusaha diduduki Selandia Baru, disusul Singapura, Denmark, Hong Kong, dan Korea.