Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2018, 21:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, hingga kini baru 21 perusahaan yang bergerak di industri Inovasi Keuangan Digital (IKD) atau fintech melapor dan mencatatkan diri. Padahal seluruh perusahaan IKD wajib mengurus proses pencatatan ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida dalam acara Media Briefing Bronis (Ngobrol Manis) mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2 Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Nurhaida menjelaskan, proses pencatatan ini sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Aturan ini sudah diterbitkan dan diterapkan pada 16 Agustus 2018 lalu.

"Aturan ini kan baru (diterapkan). Ada beberapa yang masuk, ada 21 perusahaan yang mendaftar. Kemudian nanti akan kita masukkan dalam suatu kajian untuk melihat bidang perusahaannya apa saja," tuturnya.

Baca juga: 10 Fintech Asia Tenggara Ini Paling Banyak Didanai, 3 dari Indonesia

Meskipun demikian, Nurhaida tidak menyebutkan dan menjelaskan apa saja serta dari mana saja perusahaan fintech yang sudah mencatatkan diri kepada pihaknya. Ia berharap IKD di Indonesia nantinya akan mencatatkan diri.

"Dengan ketentuan ini, pada dasarnya memberikan payung hukum kepada perusahaan IKD. Kita harapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan digital mencatatkan diri. Tujuannya apa? agar perusahaan yang bergerak di fintech bisa kita monitor dan kita lihat perkembangannya," terang perempuan berkacamata ini.

Lebih jauh ia menjabarkan, sejatinya aturan ini akan memberikan manfaat baik dan positif untuk perusaahan IKD yang kemudian masuk ke dalam ekosistem yang sudah dibangun dan akan dikembangkan OJK nanti. Dengan ini, mereka akan bisa lebih tumbuh, lebih jelas posisinya, dan mereka akan berada dalam suatu komunitas yang sudah ada ketentuan-ketentuannya.

"Jumlah yang belum mendaftar lebih banyak, mungkin karena memang belum tahu peraturannya barang kali, masih berpikir apakah persyaratan sudah cukup apa belum untuk mendaftar. Tetapi secara umum kita ingin seluruh perusahaan IKD ini mendaftarakan diri," kata dia.

OJK menilai, persyaratan yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan IKD untuk mengurus ini sangatlah mudah. Mereka juga tidak mempersulit administrasi pencatatan. Fintech yang mengurus ini akan melalui tahapan seperti pencatatan, pendaftaran, dan perizinan.

"Syaratnya sangat sederhana, agar kemudian mereka masuk dulu. Setelah itu kita ada tahap membina, misalnya masuk dalam regulatory sandbox dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memonitor dan memetakan (fintech) di Indonesia," sebutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+