Kompas.com - 02/11/2018, 21:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, hingga kini baru 21 perusahaan yang bergerak di industri Inovasi Keuangan Digital (IKD) atau fintech melapor dan mencatatkan diri. Padahal seluruh perusahaan IKD wajib mengurus proses pencatatan ini.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida dalam acara Media Briefing Bronis (Ngobrol Manis) mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2 Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Nurhaida menjelaskan, proses pencatatan ini sudah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Aturan ini sudah diterbitkan dan diterapkan pada 16 Agustus 2018 lalu.

"Aturan ini kan baru (diterapkan). Ada beberapa yang masuk, ada 21 perusahaan yang mendaftar. Kemudian nanti akan kita masukkan dalam suatu kajian untuk melihat bidang perusahaannya apa saja," tuturnya.

Baca juga: 10 Fintech Asia Tenggara Ini Paling Banyak Didanai, 3 dari Indonesia

Meskipun demikian, Nurhaida tidak menyebutkan dan menjelaskan apa saja serta dari mana saja perusahaan fintech yang sudah mencatatkan diri kepada pihaknya. Ia berharap IKD di Indonesia nantinya akan mencatatkan diri.

"Dengan ketentuan ini, pada dasarnya memberikan payung hukum kepada perusahaan IKD. Kita harapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan digital mencatatkan diri. Tujuannya apa? agar perusahaan yang bergerak di fintech bisa kita monitor dan kita lihat perkembangannya," terang perempuan berkacamata ini.

Lebih jauh ia menjabarkan, sejatinya aturan ini akan memberikan manfaat baik dan positif untuk perusaahan IKD yang kemudian masuk ke dalam ekosistem yang sudah dibangun dan akan dikembangkan OJK nanti. Dengan ini, mereka akan bisa lebih tumbuh, lebih jelas posisinya, dan mereka akan berada dalam suatu komunitas yang sudah ada ketentuan-ketentuannya.

"Jumlah yang belum mendaftar lebih banyak, mungkin karena memang belum tahu peraturannya barang kali, masih berpikir apakah persyaratan sudah cukup apa belum untuk mendaftar. Tetapi secara umum kita ingin seluruh perusahaan IKD ini mendaftarakan diri," kata dia.

OJK menilai, persyaratan yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan IKD untuk mengurus ini sangatlah mudah. Mereka juga tidak mempersulit administrasi pencatatan. Fintech yang mengurus ini akan melalui tahapan seperti pencatatan, pendaftaran, dan perizinan.

"Syaratnya sangat sederhana, agar kemudian mereka masuk dulu. Setelah itu kita ada tahap membina, misalnya masuk dalam regulatory sandbox dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memonitor dan memetakan (fintech) di Indonesia," sebutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Angka Inflasinya Sudah Tinggi, Jokowi Minta 5 Provinsi Ini Hati-hati

Whats New
7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

7 Uang Rupiah Baru Diluncurkan, Sri Mulyani: Di Setiap Lembarnya Terdapat Cerita dan Narasi Kebangsaan

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Rupiah Masih Tertekan, Dollar AS Kembali Tembus Rp 14.800

Whats New
Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Simak Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa ke Kantor BPN

Whats New
APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

APJII Dorong Program Pemerataan Layanan Telekomunikasi Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

Whats New
Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Inflasi Masih 4,94 Persen, Jokowi: Didukung oleh Tidak Naiknya Harga BBM, Elpiji, dan Listrik

Whats New
Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Ekonomi Global Melambat, Analis: Indonesia Minim Risiko Resesi

Whats New
Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Laba PLN Melonjak Jadi Rp 17,4 Triliun, Stafsus Erick Thohir: BUMN Berada di Jalur yang Benar

Whats New
Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Penurunan Anggaran Subsidi Energi Jadi Rp 336,7 Triliun Dinilai Tidak Rugikan Pertamina

Whats New
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini, Kembali Dekati 7.200

Whats New
BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru Hari Ini, Apa Saja?

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Turun Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Ukuran 0,5 hingga 1.000 Gram

Whats New
Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Permudah Seleksi CV, Bangun Job Portal Sendiri Bersama Jobseeker Company

Work Smart
Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.