Sri Mulyani: "Human Capital", Kunci Utama Perangi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Indonesia juga telah menginisiasi e-government sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. e-government akan membuka ruang masyarakat untuk mengomunikasikan langsung dengan pemerintah, berperan langsung dalam pembuatan kebijakan, dan menjadi alat untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat.

Sejumlah perubahan kebijakan untuk meningkatkan human capital dari Pemerintah kepada masyarakat, antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai kepada 10 juta masyarakat miskin, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan kartu pintar yang juga bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui combo card yang bisa juga dipakai sebagai e-wallet kepada 10 juta keluarga.

Beberapa strategi dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas human capital antara lain dengan meneruskan reformasi untuk mempromosikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pada APBN 2019, program yang dijalankan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proteksi sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal," kata Sri Mulyani.

Program yang dijalankan antara lain dengan menjalankan mandat undang-undang untuk mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan, perluasan bantuan program pendidikan antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operational Sekolah, beasiswa Bidik Misi dan bantuan untuk universitas.

Program lain yang dijalankan adalah peningkatan sistem pendidikan dan pembelajaran siswa dengan kerja sama bersama Pemerintah Daerah, peningkatan akses pendidikan melalui reformasi pendidikan selama 15 tahun, dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Ada pula program peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam memonitor kualitas pendidikan, dukungan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian beasiswa antara lain melalui LPDP, peningkatan kualitas guru, perbaikan rasio jumlah murid dan guru.

Di bidang kesehatan, Pemerintah memastikan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5 persen dari APBN. Di bidang sosial, dilakukan implementasi sistem jaminan sosial nasional khususnya di bidang kesehatan. Hal lain yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan program untuk pengarusutamaan gender, serta pengembangan digital di masa mendatang.

"Kebijakan yang disusun Pemerintah untuk merespon perubahan teknologi adalah dalam rangka meningkatkan keberadaan infrastruktur pendukung yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM," tutup dia.