LBH Jakarta: Peraturan OJK Terkait Fintech Peer to Peer Lending Kurang Mumpuni

Kompas.com - 05/11/2018, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan untuk korban pengaduan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online.

Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Sirait menilai, tidak ada aturan yang cukup mumpuni untuk melindungi masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Sebab, masih banyak masyarakat yang ternyata menjadi korban dari cara penagihan yang tidak wajar atau tingginya bunga dari fintech P2P lending.

"Persoalannya pada kasus pinjol (pinjaman online) nggak ada aturan yang memang cukup mumpuni untuk melindungi masyarakat pengguna aplikasi," ujar Jeanny ketika dihubungi Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Dia mengatakan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya menerapkan sanksi untuk aplikasi pinjaman online yang terdaftar atau memiliki izin OJK. Sementara hingga saat ini, baru 73 fintech P2P lending yang telah resmi terdaftar OJK.

"Sedangkan saat kami tracking, di appstore pada bulan Agustus lalu terdapat hampir 300 aplikasi, dari situ terlihat sekali antara yang terdaftar dan tidak terdaftar timpang sekali," ujar Jeanny.

Sementara itu, Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi ketika dihubungi Kompas.com menyatakan, saat ini fintech P2P lending ilegal atau liar menjadi juridiksi dari Satgas Waspada Investasi yang terdiri lebih dari 13 Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara.

Dirinya pun mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan fintech P2P lending ilegal atau liar.

Adapun ciri-ciri fintech P2P lending ilegal atau liar sebagai berikut:

1. Kantor dan Pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya.

2. Syarat dan Proses pinjaman sangat mudah.

3. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari Handphone calon peminjam.

4. Tingkat bunga dan denda sangat tiinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas.

5. Melalukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Whats New
Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Whats New
Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Whats New
Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Whats New
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Whats New
Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Whats New
Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Whats New
Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Whats New
Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Whats New
Rekrutmen Besar-besaran di 30 BUMN Siap Dibuka, Pantau Infonya

Rekrutmen Besar-besaran di 30 BUMN Siap Dibuka, Pantau Infonya

Work Smart
Sebut Kondisi Global Ruwet, Jokowi: Kepala Negara G20 Semuanya Pusing

Sebut Kondisi Global Ruwet, Jokowi: Kepala Negara G20 Semuanya Pusing

Whats New
Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.