Penetapan 2 KEK Baru Pariwisata di Babel Terkendala Zonasi Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan usulan pembentukan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Bangka Belitung (Bebel). Padahal usulan itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.

Pada rapat koordinasi Senin (5/11/2018), pemerintah mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang harus dirampungkan untuk usulan KEK Tanjung Gunung dan Sungai Liat di Bangka Belitung.

"Belum selesai," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Di tempat yang sama Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosmam Djohan mengatakan, pemerintah memberikan catatan terkait zonasi tata ruang di sekitar lokasi daerah yang diusulkan mandiri KEK.

Zonasi tata ruang itu terkait dengan adanya tambang di sekitar Tanjung Gunung dan Sungai Liat di Bangka Belitung.

"Jangan sampai nanti kita mendua pilih mana nih tambang atau pariwisata, mana yang menguntungkan. Kalau tambang ya tambang berarti KEK tidak ada," kata dia.

"Tetapi kalau KEK ya pariwisata jangan tambang lagi. Jangan nanti sudah ditetapkan KEK pariwisata begitu harga timah naik, daerah yang sudah digunakan jadi KEK pariwisata digali lagi," sambung dia.

Meski begitu kata dia, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ingin agar daerah tersebut menjadi KEK pariwisata. Sebab pariwisata diyakini akan mendatangkan devisa yang lebih besar.

Selain itu masyarakat sekitar juga bisa terlibat dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata termasuk memunculkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk memuluskan keinginan itu, rencananya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan kembali menggelar rapat dengan PT Timah dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral terkait persoalan tambang itu.