Marak Pengaduan soal Pinjaman Online, Ini Komentar Asosiasi Fintech

Kompas.com - 06/11/2018, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan, hingga saat ini, belum ada laporan adanya pelanggaran baik terkait cara penagihan ataupun bunga yang terlampau tinggi yang dilakukan oleh fintech P2P lending yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, untuk pihak yang sudah terdaftar secara resmi, seharusnya sudah memahami konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

"Tidak pernah ada klarifikasi (kasus pelanggaran) kepada asosiasi atau kepada OJK yang kemudian ditujukan kepada asosiasi," ujar Sunu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Sebagai informasi, maraknya kasus yang melibatkan pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending, baik dengan modus cara penagihan yang tidak wajar atau bunga yang terlampau tinggi mendorong LBH Jakarta membentuk posko pengaduan untuk korban P2P lending.

Baca juga: LBH Jakarta Terima Pengaduan Ratusan Korban Pinjaman Online

Sunu pun menjelaskan, sudah menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang fintech P2P lending untuk mendaftarkan dirinya ke OJK.

"Kalau mereka ingin berusaha di P2P lending ya harus terdaftar ke OJK, ini masalah hukum, bukan dari kitanya (asosiasi) yang mengimbau," ujar dia.

Dirinya pun tak mempermasalahkan LBH yang mengakomodasi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pinjaman online ilegal.

"Kalau LBH mengakomodasi mereka yang menjadi korban di pinjaman ilegal, silahkan diselesaikan secara hukum," ujar Sunu.

Selain itu, Sunu juga menjelaskan, P2P lending yang sudah terdaftar di OJK dan berada di bawah naungan AFPI telah melakukan konsolidasi dengan berbagai jenis pinjaman online, serta tengah memformulasi proses penagihan. Pihaknya juga akan melakukan sertifikasi yang ditujukan untuk para penagih.

"Dulu muncul kasus ramai-ramai kita dari asoisasi sudah membuat code of conducts, kemudian code of ethics, dan ada juga komite etik yang meregulasi dan mendisiplinkan anggota dalam melakukan penagihan," ujar Sunu.

Sunu juga menganjurkan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh fintech P2P lending yang terdaftar secara resmi untuk melapor kepada asosiasi atau pihak terkait agar segera dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Whats New
Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Spend Smart
Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Whats New
Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Whats New
YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.