Kompas.com - 06/11/2018, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko mengatakan, hingga saat ini, belum ada laporan adanya pelanggaran baik terkait cara penagihan ataupun bunga yang terlampau tinggi yang dilakukan oleh fintech P2P lending yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, untuk pihak yang sudah terdaftar secara resmi, seharusnya sudah memahami konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

"Tidak pernah ada klarifikasi (kasus pelanggaran) kepada asosiasi atau kepada OJK yang kemudian ditujukan kepada asosiasi," ujar Sunu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Sebagai informasi, maraknya kasus yang melibatkan pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending, baik dengan modus cara penagihan yang tidak wajar atau bunga yang terlampau tinggi mendorong LBH Jakarta membentuk posko pengaduan untuk korban P2P lending.

Baca juga: LBH Jakarta Terima Pengaduan Ratusan Korban Pinjaman Online

Sunu pun menjelaskan, sudah menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang fintech P2P lending untuk mendaftarkan dirinya ke OJK.

"Kalau mereka ingin berusaha di P2P lending ya harus terdaftar ke OJK, ini masalah hukum, bukan dari kitanya (asosiasi) yang mengimbau," ujar dia.

Dirinya pun tak mempermasalahkan LBH yang mengakomodasi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pinjaman online ilegal.

"Kalau LBH mengakomodasi mereka yang menjadi korban di pinjaman ilegal, silahkan diselesaikan secara hukum," ujar Sunu.

Selain itu, Sunu juga menjelaskan, P2P lending yang sudah terdaftar di OJK dan berada di bawah naungan AFPI telah melakukan konsolidasi dengan berbagai jenis pinjaman online, serta tengah memformulasi proses penagihan. Pihaknya juga akan melakukan sertifikasi yang ditujukan untuk para penagih.

"Dulu muncul kasus ramai-ramai kita dari asoisasi sudah membuat code of conducts, kemudian code of ethics, dan ada juga komite etik yang meregulasi dan mendisiplinkan anggota dalam melakukan penagihan," ujar Sunu.

Sunu juga menganjurkan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh fintech P2P lending yang terdaftar secara resmi untuk melapor kepada asosiasi atau pihak terkait agar segera dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Whats New
Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Whats New
Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Whats New
SiCepat Eskpres Teken Komitmen 'Green Corporate' untuk Dukung Logistik Hijau

SiCepat Eskpres Teken Komitmen "Green Corporate" untuk Dukung Logistik Hijau

Whats New
Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Whats New
Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.