Menkeu: Peran Strategis Akuntan dalam Transparansi Kebijakan Penting

Kompas.com - 06/11/2018, 13:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards dari majalah ekonomi Global Markets  ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Anis Efizudin/wsj/2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) menunjukkan piala pada sesi Global Market Award Ceremony dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific Awards dari majalah ekonomi Global Markets

JAKARTA, KOMPAS.com - Profesi akuntan menjadi salah satu pekerjaan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia.

Peran akuntan ini dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena menjadi ujung tombak utama setiap institusi.

Hal ini karena kualitas informasi dari laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui seberapa besar risiko keuangan yang dihadapi.

“Integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ketiadaan integritas akan mengakibatkan dampak sistemik bagi perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Sri Mulyani saat menjadi panelis dalam World Accountant Congress dalam keterangan resmi, Selasa (6/11/2018).

Di Indonesia, reformasi transparansi kebijakan dimulai setelah krisis ekonomi 1998. Dikeluarkannya tiga paket undang-undang terkait keuangan negara pada 2003 dan 2004 (Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Negara) telah mengubah tatanan dalam pengelolaan sistem keuangan negara untuk mewujudkan good governance.

Sebelumnya, pada survei Nasional 2001 untuk rumah tangga dan bisnis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai menjadi institusi terkorup kedua di Indonesia, sementara Ditjen Pajak menempati posisi kelima.

“Kedua institusi ini, bersama dengan unit eselon satu lain menjadi fokus utama program reformasi birokrasi sejak 2006,” ujar Menkeu.

Hasilnya, pada 2017, Ditjen Pajak memperoleh penghargaan anti Korupsi. Pada 2018, contact center Ditjen Bea dan Cukai memperoleh penghargaan sepuluh terbaik pengelolaan call center di Indonesia. Kementerian Keuangan juga telah menjadi role model dari Kementerian lain untuk proses reformasi di Indonesia.

Kunci utama reformasi yang ditekankan Sri Mulyani kepada jajarannya adalah transparansi.

“Kunci kesuksesan dari reformasi birokrasi adalah komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi tentang keinginan untuk melakukan reformasi, dukungan dari semua pemangku kepentingan, dan yang ketiga adalah dukungan dari asosiasi profesi yang membuat pemerintah menjadi lebih transparan dalam mengelola keuangan negara,” ucap dia.

Dia menyampaikan, saat ini perekonomian Indonesia pun semakin baik. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh stabil dengan rata-rata 5,04 persen.

Menkeu menyebutkan, beberapa program yang dijalankan dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas dan good governance antara lain dengan investasi pada human capital, menjadikan generasi muda sebagai modal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk mengakselerasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan antara lain melalui dana desa.

.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X