INDEF: Makin Naik Rasio Belanja Pendidikan, Makin Lebar Ketimpangan

Kompas.com - 07/11/2018, 14:26 WIB
Ilustrasi pendidikan KOMPAS.com/M LatiefIlustrasi pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan belanja pendidikan ternyata tak berbanding lurus dengan penurunan indeks gini atau ketimpangan.

Begitu hasil kajian terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dirilis pada Rabu (7/11/2018).

"Dana pendidikan porsinya di APBN 20 persen. Semakin meningkat belanja pendidikan, korelasinya (indeks gini) semakin meningkat," ujar peneliti INDEF Rusli Abdullah saat memaparkan hasil kajian, Jakarta.

Secara statistik, korelasi tersebut signifikan pada level p-value 0,000001 dengan koefisien 0,00126. Artinya, satu persen kenaikan rasio belanja pendidikan dapat berkontribusi bagi peningkatan indeks gini sebesar 0,00126.

Baca juga: Pemerintah akan Naikkan Anggaran Pendidikan 2019 Jadi Rp 487,9 Triliun

Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan oleh Gregorio, J. De dan Lee, J. W. Dalam kajian keduanya, semakin tinggi capaian indikator pendidikan, maka akan mereduksi ketimpangan.

Rusli menilai hasil kajian INDEF itu menjadi sinyal bahwa transmisi belanja pendidikan dalam perbaikan output indikator pendidikan tidak optimal.

Ia mengungkapan, hal itu terjadi karena besaran belanja rutin pendidikan lebih banyak digunakan luntuk gaji guru dan pembangunan fisik sarana dan prasarana belajar.

Sementara itu, output peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar justru tereduksi. Akibatnya kualitas SDM tak meningkat tajam dan membuat ketimpangan tak membaik.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Kerawanan dari Tingginya Anggaran Pendidikan

INDEF menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan. Misalnya peningkatkan angka partisipasi murni (APM).

Selain itu, INDEF juga mengusulkan agar pemerintah mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam anggaran 20 persen pendidikan.

Kajian INDEF dilakukan dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi pada periode 2006-2016.

Datanya mencakup rasio gini, dana transfer, DAU, hingga DAK. Metode penelitian yang digunakan melaui studi literatur, analisis statistik deskriptif dan diagnostic approach, wawancara mendalam, hingga regresi panel data.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.