Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Makin Naik Rasio Belanja Pendidikan, Makin Lebar Ketimpangan

Kompas.com - 07/11/2018, 14:26 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan belanja pendidikan ternyata tak berbanding lurus dengan penurunan indeks gini atau ketimpangan.

Begitu hasil kajian terbaru Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dirilis pada Rabu (7/11/2018).

"Dana pendidikan porsinya di APBN 20 persen. Semakin meningkat belanja pendidikan, korelasinya (indeks gini) semakin meningkat," ujar peneliti INDEF Rusli Abdullah saat memaparkan hasil kajian, Jakarta.

Secara statistik, korelasi tersebut signifikan pada level p-value 0,000001 dengan koefisien 0,00126. Artinya, satu persen kenaikan rasio belanja pendidikan dapat berkontribusi bagi peningkatan indeks gini sebesar 0,00126.

Baca juga: Pemerintah akan Naikkan Anggaran Pendidikan 2019 Jadi Rp 487,9 Triliun

Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan oleh Gregorio, J. De dan Lee, J. W. Dalam kajian keduanya, semakin tinggi capaian indikator pendidikan, maka akan mereduksi ketimpangan.

Rusli menilai hasil kajian INDEF itu menjadi sinyal bahwa transmisi belanja pendidikan dalam perbaikan output indikator pendidikan tidak optimal.

Ia mengungkapan, hal itu terjadi karena besaran belanja rutin pendidikan lebih banyak digunakan luntuk gaji guru dan pembangunan fisik sarana dan prasarana belajar.

Sementara itu, output peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar justru tereduksi. Akibatnya kualitas SDM tak meningkat tajam dan membuat ketimpangan tak membaik.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Kerawanan dari Tingginya Anggaran Pendidikan

INDEF menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan. Misalnya peningkatkan angka partisipasi murni (APM).

Selain itu, INDEF juga mengusulkan agar pemerintah mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam anggaran 20 persen pendidikan.

Kajian INDEF dilakukan dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi pada periode 2006-2016.

Datanya mencakup rasio gini, dana transfer, DAU, hingga DAK. Metode penelitian yang digunakan melaui studi literatur, analisis statistik deskriptif dan diagnostic approach, wawancara mendalam, hingga regresi panel data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com