KILAS EKONOMI

Cegah Korupsi, KPK Kawal Anggaran Kementan

Kompas.com - 08/11/2018, 14:00 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Dok. Humas Kementerian Pertanian RI Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman


KOMPAS.com
- Data pangan metode baru Badan Pusat Statistik (BPS), terus dijadikan sebagian kalangan untuk mendorong penegak hukum meneliti penggunaan anggaran Kementerian Pertanian ( Kementan).

Sebagai langkah antisipasi dan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Kementan sudah lebih dulu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara khusus meminta KPK memeriksa semua anggaran.

"Ini semua untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran," kata Amran dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (8/11/2018).

Amran menjelaskan sudah tiga tahun tim investigai KPK memantau setiap kinerja Kementan. Sedikitnya ada tiga-empat orang yang ditempatkan KPK untuk mengawasi kerja Kementan.

 

"Kementan ingin terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka kinerja kami selalu diawasi oleh KPK sejak 2016. Khususnya Tanaman pangan ada satgas pangan, KPK, Kejaksaan, Polri semua kegiatan dipantau," jelasnya.

Baca jugaKementan Raih National Procurement Award 2018

Dengan adanya pengawasan ini, Mentan menginginkan semua jajaran yang ada kementeriannya untuk melakukan semua kegiatan dikerjakan dengan prinsip sangat hati-hati.

"Kegiatan dipantau sebelum terjadi kesalahan sudah terlebih dulu ditegur. Jika masih ada yang main-main maka akan ditindaklanjuti,"jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Digiplay Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai, Kementan sendiri telah optimal mengelola anggaran.

Lebih lanjut, Fahmi menguraikan beberapa indikator dari optimalisasi pengelolaan anggaran Kementan. Di antaranya nilai tukar petani (NTP) sebagai potret kesejahteraan petani yang trennya meningkat sesuai dengan laporan BPS.

"Lalu angka penduduk miskin di desa juga menurun. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa bekerja sebagai petani," ucapnya menjelaskan.

Berikutnya, kata dia, adalah kebijakan clean ministry yang diterapkan Kementan berjalan cukup baik.

Fahmi kemudian menggaris bawahi komitmen Kementan yang menggandeng KPK untuk mengawasi kerja kementeriannya.

Komentar Fahmi ini juga menanggapi adanya perbedaan data beras yang dikeluarkan BPS dengan metode baru KSA dan metode lama. Adanya perbedaan itu dinilai bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan kementerian terkait.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X